SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifa’i, mengingatkan Pemkot bahwa pengelolaan APBD 2026 senilai Rp12,7 triliun bukan sekadar urusan teknis anggaran, tetapi komitmen politik yang harus memastikan kesejahteraan warga Surabaya. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah wajib kembali kepada rakyat melalui pembangunan dan layanan publik yang merata dan tepat sasaran.
Bahtiyar menilai APBD 2026 telah dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir, beasiswa serta penguatan pendidikan, hingga layanan kesehatan dan program sosial lainnya.
Salah satu program yang menjadi sorotan ialah Beasiswa Pemuda Tangguh, yang disebut telah menyentuh sekitar 23.000 mahasiswa penerima bantuan pendidikan. Menurut Bahtiyar, keberlanjutan program pendidikan harus menjadi prioritas agar anak muda Surabaya memiliki akses pendidikan yang lebih luas.
Untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, DPRD Surabaya akan melakukan evaluasi berkala.
“Kami akan melakukan pendalaman tiap triwulan. Komisi-komisi akan melihat serapan, pendapatan, hingga kendala bulan demi bulan. Dengan begitu, solusi bisa cepat ditemukan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal implementasi APBD agar tetap transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan bahwa program pemerintah berjalan sesuai harapan.
Salah satu langkah yang dinilai positif adalah rencana Pemkot Surabaya memulai pembangunan fisik sejak awal tahun anggaran. Selama ini, proyek besar seperti gorong-gorong, saluran, dan paving kerap menumpuk di akhir tahun dan bertepatan dengan musim hujan.
“Kalau bisa dikerjakan lebih awal, kenapa menunggu? Ini langkah bagus. Selama mekanismenya sesuai aturan, justru lebih efektif karena tidak bertabrakan dengan cuaca,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Bahtiyar kembali menegaskan bahwa APBD 2026 harus menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Pembangunan, pendidikan, kesehatan, semua layanan publik harus benar-benar dirasakan warga Surabaya. Itu tujuan akhirnya,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
