SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan digitalisasi parkir sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakhiri kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai penertiban parkir di minimarket dan tepi jalan umum harus dijadikan momentum untuk menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 sekaligus membenahi sistem pemungutan pajak parkir yang selama ini bermasalah.
Bahtiyar menyoroti temuan setoran pajak parkir dari sejumlah minimarket yang dinilai tidak masuk akal, hanya berkisar Rp175 ribu hingga Rp250 ribu per bulan. Angka tersebut jauh dari realistis jika dibandingkan dengan tingginya lalu lintas kendaraan setiap hari.
“Kalau kondisi lapangan ramai tapi setoran kecil, berarti ada yang tidak beres. Ini indikasi kuat kebocoran akibat sistem manual,” tegas Bahtiyar, Sabtu (13/12).
Legislator Fraksi Gerindra DPRD Surabaya itu menyatakan digitalisasi parkir melalui pembayaran nontunai—baik QRIS, kartu uang elektronik, maupun platform digital lainnya—akan menciptakan sistem yang transparan dan tercatat secara real time. Dengan begitu, pengawasan menjadi lebih mudah dan potensi manipulasi dapat ditekan.
Menurutnya, digitalisasi bukan untuk memberatkan pelaku usaha atau masyarakat, melainkan membangun tata kelola parkir yang bersih, adil, dan akuntabel. “Parkir yang tertib akan berdampak langsung pada peningkatan PAD, dan manfaatnya kembali ke warga Surabaya,” ujarnya.
Bahtiyar juga mendorong Pemkot Surabaya agar berani mengadopsi inovasi teknologi karya anak bangsa dalam membangun sistem parkir modern. Ia menilai banyak solusi digital dalam negeri yang siap diterapkan dan relevan untuk kota besar seperti Surabaya.
“Dengan sistem digital, semuanya terbuka, tidak ada ruang permainan. Ini langkah krusial untuk mewujudkan parkir Surabaya yang tertib, modern, dan berkeadilan,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
