SURABAYA - Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menilai kebijakan Pemkot Surabaya yang berencana memberikan imbalan bagi warga pelapor pencurian kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan langkah positif untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan infrastruktur kota.
“Langkah Pemkot memberikan insentif bagi warga yang melaporkan tindak pencurian kabel PJU adalah bentuk kolaborasi yang relevan dengan kondisi kota besar seperti Surabaya,” ujar Eri melalui pesan WhatsApp kepada jatimupdate, Senin (1/12).
Eri menilai keterlibatan warga akan sangat efektif untuk mendeteksi dini kasus pencurian kabel yang selama ini merugikan keuangan negara serta meningkatkan risiko kriminalitas dan kecelakaan akibat jalan yang gelap.
Menurut legislator muda PDI Perjuangan itu, kebijakan ini juga harus dilihat sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa seluruh infrastruktur publik merupakan aset bersama. “Tidak hanya PJU, tapi saluran air dan fasilitas umum lainnya pun perlu dijaga bersama,” tegasnya.
Namun demikian, Eri mengingatkan bahwa insentif untuk pelapor tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan langkah pengamanan yang lebih struktural. Ia meminta Pemkot memperkuat pencegahan melalui teknologi dan koordinasi lintas sektor.
“Pemasangan sensor keamanan, CCTV di area rawan, serta koordinasi intensif antara Dishub, Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat harus menjadi prioritas. Hadiah pelapor itu hanyalah pelengkap, bukan pengganti kebijakan yang sistemik,” jelasnya.
Lebih jauh, Eri juga mendorong Pemkot merancang strategi modern untuk memutus mata rantai pencurian kabel PJU. Ia menegaskan bahwa kasus ini kerap melibatkan jejaring penadah dan memanfaatkan celah pengawasan teknis yang perlu diantisipasi secara komprehensif.
“Pencurian kabel PJU bukan sekadar kriminalitas jalanan. Ada jaringan dan pola yang harus dihadapi dengan strategi pengamanan infrastruktur yang lebih matang,” tambahnya.
Eri optimistis upaya peningkatan patroli, pemeliharaan rutin, serta investasi teknologi keamanan akan memperkuat perlindungan aset publik lainnya, seperti drainase, fasilitas taman, dan sarana kota lainnya.
“Pemkot perlu meningkatkan kualitas patroli, pemeliharaan, dan investasi teknologi keamanan kota. Ini bukan hanya soal PJU, tetapi juga menjaga seluruh aset publik agar tetap aman dan berfungsi,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
