Wali Kota Eri Cahyadi Paparkan Strategi Pengentasan Kemiskinan Terintegrasi di Surabaya

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bertemu Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bertemu Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)

i

SURABAYA- Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut hangat kedatangan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota, Senin (6/7/2026). Didampingi Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan secara mendalam berbagai langkah strategis Pemkot Surabaya yang berfokus pada pembangunan infrastruktur inklusif dan penguatan birokrasi.

Dalam paparannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Surabaya saat ini berpusat pada 7 program prioritas. Di antaranya meliputi pengurangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengentasan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan gini rasio, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Wali Kota Eri Cahyadi, yang juga mantan Kepala Bappeda Kota Surabaya, melakukan terobosan dengan mengintegrasikan seluruh anggaran Perangkat Daerah (PD) untuk bermuara pada pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh nyata yang dipaparkannya adalah reformasi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). “Saya sampaikan kepada teman-teman DSDABM, anggaran kamu harus bisa menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan itu bukan hanya urusan bidang sosial," tegas Wali Kota Eri.

Melalui program padat karya yang digerakkan di tingkat lokal seperti Kampung Pancasila, proyek fisik seperti perbaikan jalan dan pemasangan paving wajib menyerap tenaga kerja lokal prasejahtera. Pemkot Surabaya mewajibkan pembelian material seperti paving langsung dari pabrik-pabrik padat karya yang dikelola oleh warga miskin.

Strategi ini terbukti mendongkrak pendapatan warga binaan hingga mencapai Rp6 juta per bulan, sekaligus menekan angka pengangguran terbuka secara drastis dari 9,68 persen pasca-Covid menjadi 4,8 persen pada skala makro. Lebih lanjut, Wali Kota Eri memaparkan implementasi strategi Tiga Pilar pemkot, yakni penumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan, serta penguatan harmoni sosial.

Melalui gerakan orang tua asuh di mana para pengusaha lokal dan warga yang mampu bergotong royong membantu pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Pemkot bahkan berhasil mendirikan sekolah untuk anak miskin senilai Rp 40 miliar murni dari dana donatur tanpa menyentuh APBN.

“Wali kota jangan bergerak karena ingin populer atau terkenal. Munculkan warga yang menyumbang agar menjadi contoh bagi warga mampu lainnya. Kebersamaan kitalah yang bisa melakukan itu," kata Wali Kota Eri.

Dalam menghadapi tantangan ketahanan ekonomi, Pemkot Surabaya mengambil langkah taktis multisektor dengan memanfaatkan data neraca komoditas. Ia mencontohkan bagaimana pemkot mengoordinasikan kebutuhan pasokan bahan pangan hotel-hotel di Surabaya, seperti telur dan beras, lalu menyambungkannya langsung dengan produsen di daerah mitra, seperti Blitar dan Lamongan.

Anak-anak muda selaku ketua Karang Taruna di tingkat kelurahan dilibatkan sebagai pengelola distribusi. Pemkot menjamin stabilitas harga dan kualitas barang yang masuk ke hotel tetap kompetitif melalui pengawasan ketat.

"Tugas Pemkot memastikan harganya jangan mahal karena ini langsung memotong mata rantai tengkulak. Harapan kami, pergerakan ekonomi ini memberikan kepastian pendapatan, sehingga anak muda tidak menganggur dan urbanisasi bisa ditahan," jelasnya.

Selain itu, IPM Surabaya tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dengan angka 85,65 persen, yang ditopang oleh jaminan pendidikan dan kesehatan gratis (UHC) yang konsisten berjalan sejak tahun 2021. Di sektor pertumbuhan ekonomi, Surabaya menyumbang kontribusi signifikan sebesar 24,38 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.

Wali Kota Eri menjelaskan, dari APBD Surabaya yang sebesar Rp13 triliun, pemerintah dapat memanfaatkan perputaran uang di Kota Pahlawan yang mencapai Rp500 triliun untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal tata kelola pemerintahan, Wali Kota Eri menjabarkan inovasi Satu Data Surabaya yang mampu menyajikan data kemiskinan dan intervensi stunting secara real-time berbasis nama dan alamat (by name by address). Hasilnya, angka stunting di Surabaya yang pada tahun 2021 berada di posisi 25,8 persen berhasil diturunkan secara masif menjadi 0,5 persen pada tahun 2025.

Menutup paparannya di hadapan Tim Bappenas, Wali Kota Eri Cahyadi mengingatkan pentingnya peran birokrasi yang kuat dalam keberlanjutan pembangunan, serta menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota berada penuh di tangan masyarakatnya, bukan sekadar pemimpinnya.

Wali Kota Eri menganalogikannya dengan peristiwa heroik Pertempuran 10 November Surabaya. Menurutnya, saat ini perjuangan yang harus dilakukan adalah mengurangi kemiskinan dan stunting.

“Hari ini kita bisa mengurangi kemiskinan dan stunting karena kita berjuang bersama menjalankan Pancasila dari tindakan nyata, bukan sekadar lisan saat upacara," tandasnya.

Paparan yang disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari Tim Penilai PPD Tahun 2026. Ketua Tim Penilai Tahap 2 PPD 2026, Prakoso Grahayudiandono, mengungkapkan bahwa strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemkot Surabaya dinilai sangat menyeluruh, terutama dalam hal pelibatan dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat.

“Paparannya sangat komprehensif dan bagus sekali. Ini menambah pengetahuan dan informasi penting bagi kami terhadap apa yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah kota," ujar Prakoso.

Secara khusus, Prakoso menyoroti bahwa inovasi yang dilakukan di Surabaya tidak sekadar menitikberatkan pada kinerja jajaran birokrasi pemerintahan semata. Namun, ia memuji bagaimana kebijakan Pemkot Surabaya mampu menyentuh aspek kesadaran publik yang mendalam.

"Bukan hanya penjelasan dari sisi pemerintahnya saja, tetapi kami melihat bagaimana dampak nyata serta keterlibatan langsung dari masyarakat. Ini bukan lagi sekadar dorongan dari pemerintah, tetapi sudah menjadi kepedulian yang hidup dan dipraktikkan langsung di tengah masyarakat Surabaya," imbuh Prakoso.

Usai sesi pemaparan dan diskusi interaktif ini, agenda penilaian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tim penelitian dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan dengan berkeliling Kota Surabaya untuk meninjau langsung implementasi program-program unggulan, seperti Kampung Pancasila, rumah padat karya, hingga fasilitas pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau yang telah dipaparkan sebelumnya. (*)

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…