MAMUJU – Polda Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada perlakuan istimewa maupun perlindungan terhadap anggota yang terlibat dalam perkara pidana.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanganan perkara dugaan pelecehan seksual (perbuatan cabul) disertai penganiayaan yang melibatkan seorang oknum anggota Polri berinisial E di wilayah hukum Polresta Mamuju.
Saat ini, oknum E telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mamuju dan telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Mamuju sejak 6 November 2026 untuk kepentingan proses penyidikan.
Kapolresta Mamuju memastikan bahwa penanganan perkara tersebut telah dilakukan melalui tahapan hukum sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/357/X/2026/SPKT/RESTA MAMUJU/SULBAR, tanggal 28 Oktober 2026.
Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polresta Mamuju segera melakukan langkah-langkah kepolisian, mulai dari mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan korban dan saksi-saksi, melakukan pemeriksaan medis terhadap korban, hingga melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Pada 30 Oktober 2026, Seksi Propam Polresta Mamuju telah mengamankan oknum E untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Yang bersangkutan selanjutnya ditempatkan di Sel Provost selama tujuh hari untuk kepentingan pemeriksaan dan pemberkasan awal perkara etik.
Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik Unit PPA melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh, penanganan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan oknum E ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 6 November 2026, setelah pengamanan oleh Propam selesai, penanganan terhadap yang bersangkutan dilanjutkan oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju. Pada tanggal yang sama, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Polresta Mamuju untuk kepentingan penyidikan.
Kemudian, pada 9 November 2026, penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selanjutnya, penyidik merencanakan pengiriman berkas perkara tahap pertama kepada JPU pada 16 November 2026.
Kapolresta Mamuju menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara serius dan profesional. Seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, dengan memperhatikan alat bukti, keterangan saksi, serta perlindungan terhadap korban.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat Kombes Pol. Memo Ardian, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Kapolda Sulbar telah memberikan arahan agar setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri ditindaklanjuti secara tegas dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
"Kapolda Sulawesi Barat menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal hukum. Setiap anggota yang diduga melakukan tindak pidana wajib diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami memastikan bahwa penanganan perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," tegas Kombes Pol. Memo Ardian.
Ia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran tidak hanya melalui proses pidana, tetapi juga melalui mekanisme Kode Etik Profesi Polri.
Dalam perkara ini, proses pidana ditangani oleh penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Seksi Propam Polresta Mamuju.
Untuk proses etik, pemberkasan lebih lanjut direncanakan setelah perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21, dengan dilengkapi saran hukum (Sarkum) dari Bidkum Polda Sulbar sesuai mekanisme yang berlaku.
Adapun dalam perkara pidana, tersangka disangkakan melanggar Pasal 414 ayat (1) huruf b KUHP tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, sebagaimana pasal yang diterapkan penyidik.
Kabid Humas menambahkan bahwa Polda Sulbar memahami perhatian dan keprihatinan masyarakat terhadap perkara tersebut. Pihaknya memastikan perkembangan penanganan perkara akan terus dikawal dan disampaikan secara proporsional, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan asas praduga tak bersalah.
"Kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apabila ada anggota yang justru melakukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum tidak boleh hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga wajib ditegakkan terhadap setiap anggota Polri," tutupnya.
Polda Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan Polri yang profesional, humanis, transparan, dan akuntabel melalui semangat POLISI BERSAMA MASYARAKAT. ***
Editor : Redaksi
