SIDOARJO- Perbedaan fundamental antara sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura kembali menjadi sorotan kalangan praktisi hukum dan akademisi. Pasalnya, meskipun bertetangga secara geografis di kawasan Asia Tenggara, kedua negara menerapkan paradigma penegakan hukum yang bertolak belakang, baik dari segi filosofi pemidanaan, kecepatan proses peradilan, maupun efektivitas efek jera (deterrent effect).
Praktisi hukum sekaligus Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya, Haji Edy Rudyanto, S.H., M.H. yang akrab disapa Haji Etar atau Abah Etar, menegaskan bahwa perbandingan hukum pidana Indonesia dan Singapura tidak bisa dilepaskan dari akar tradisi hukum (legal tradition) masing-masing negara.
"Indonesia berpijak pada tradisi Civil Law warisan Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada kodifikasi undang-undang dan kepastian prosedur formal, sementara Singapura menganut Common Law warisan Inggris yang sangat bertumpu pada yurisprudensi (precedent), efisiensi pembuktian, serta ketegasan sanksi tanpa kompromi," ujar Haji Etar dalam keterangannya di Kantor Hukum Gedung Graha (Etar & Partners), Sidoarjo, Jumat (13/11/2026).
Menurut Abah Etar, setidaknya terdapat tiga aspek krusial yang membedakan wajah hukum pidana di Indonesia dengan Singapura:
1. Orientasi Pemidanaan (Keadilan Korektif vs Efek Jera Mutlak)
Di bawah pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Indonesia mulai bergeser dari keadilan retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Sebaliknya, Singapura melalui Singapore Penal Code dan undang-undang khususnya (seperti Misuse of Drugs Act dan Prevention of Corruption Act) tetap mempertahankan doktrin deterrence (efek jera) yang keras, termasuk hukuman cambuk (caning) untuk kejahatan tertentu dan pidana mati yang dieksekusi secara konsisten.
2. Kecepatan dan Kepastian Eksekusi Peradilan
Dalam praktik di lapangan, Abah Etar menyoroti panjangnya rantai birokrasi penyidikan, penuntutan, hingga upaya hukum luar biasa di Indonesia yang kerap memicu disparitas putusan dan celah transaksional. Di Singapura, sistem peradilannya dirancang ringkas, transparan, dan terdigitalisasi penuh dengan tingkat kepastian eksekusi yang sangat tinggi.
3. Penanganan Kejahatan Luar Biasa (Korupsi dan Narkotika)
Singapura memberikan kewenangan luas dan perlindungan penuh kepada lembaga antirasuahnya (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) dengan standar pembuktian terbalik dan sanksi finansial yang memiskinkan pelaku. Sementara di Indonesia, pemberantasan korupsi masih kerap tersandera tarik-menarik kewenangan antarlembaga serta perdebatan perampasan aset.
"Indonesia tidak perlu menyalin mentah-mentah hukuman fisik ala Singapura karena struktur sosial dan konstitusi kita berbeda. Namun, yang wajib kita adopsi adalah integritas aparat, kecepatan proses beracara, dan ketegasan menutup celah impunitas," pungkas Haji Etar.
Untuk memperkaya analisis berita atau kebutuhan sitasi ilmiah, berikut adalah rekomendasi akademisi dan pakar hukum pidana dari Indonesia dan Singapura yang memiliki rekam jejak publikasi terindeks Scopus.
- Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Perbandingan Hukum Pidana (Scopus ID: 57211083739).
- Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, dan Restorative Justice (Scopus ID: 57194187131).
- Dr. Nathalina Naibaho, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Filsafat Pemidanaan, dan Tindak Pidana Korupsi.
- Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Perbandingan Hukum Pidana, Kebijakan Pemidanaan, dan Hukum Perlindungan Anak (Penulis aktif jurnal Scopus Q1 Crime, Law and Social Change).
- Prof. Wing-Cheong Chan Yong Pung How School of Law, Singapore Management University (SMU) Pakar utama Hukum Pidana Singapura, hukum narkotika, dan kebijakan pidana mati di Asia Tenggara (banyak menerbitkan artikel terindeks Scopus dan buku bersama Cambridge University Press).
- Prof. Michael Hor Mantan Dekan Faculty of Law, University of Hong Kong / Eks Guru Besar National University of Singapore (NUS) Pakar Singapore Criminal Law, bukti pidana (evidence law), dan reformasi Penal Code Singapura di berbagai jurnal hukum terindeks Scopus. (dimas)
Editor : Redaksi
