BACASAJA.ID - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan pakar epidemologi dalam penentuan skema proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Menurut Tjutjuk, Pemkoya Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya harus meminta saran dan kelayakan rencana tatap muka kepada pihak-pihak yang mengerti situasi Covid-19.
"Dispendik harus bekerjasama dengan epidemolog atau IDI tentang perlu atau tidak menyiapkan SOP prasyarat yang benar-benar keadaan ini cocok dan aman untuk PTM," ungkap Tjutjuk, Jumat (27/8/2021).
"Jadi supaya kita yang orang tua wali murid melepas anak atau siswa untuk mengikuti PTM itu tenang," sambungnya.
Politisi PSI ini mengatakan, meskipun Kota Surabaya sudah turun menjadi level 3, artinya masih memerlukan pertimbangkan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masing-masing sekolah.
"Di situ juga bisa ditentukan standar kelasnya bagaimana. Kalau sekolah yang selama ini kita (Komisi D, red) kunjungi kemarin itu memang sudah bagus untuk proses PTM. Cuma kembali lagi dengan kondisi yang saat ini terjadi," tuturnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana akan melakukan pertemuan dengan pakar epidemologi untuk meminta saran dan pertimbangan terkait PTM, apakah sudah bisa dijalankan atau tidak.
"Harapan kita jika nanti bisa dilakukan, berapa persen yang bisa dilakukan? Kita minta masukan dari para pakar nanti," terang Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada Rabu (26/8/2021) kemarin.
Nantinya, apabila PTM bisa dibuka, Pemkot Surabaya juga meminta saran perihal skema penanganan bagi semua jenjang sekolah yang di bawah naungan Pemkot Surabaya.
"Kalau SMP saya kira lebih muda, tetapi untuk SD ini yang agak susah, nanti yang mengantar siapa dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan secara panjang," terangnya.
Eri juga menyebutkan, syarat dan ketentuan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan salah satunya penerapan vaksin bagi siswa dan guru.
"Ini yang juga akan kita bahas. Kalau untuk guru semua sudah tervaksin namun untuk peserta didik ini ada yang belum karena memang batasan umur dalam vaksinasi," tandasnya. (byta/rg4)
Editor : Redaksi
.jpg){kind=link}