SURABAYA - Presiden Joko Widodo mendorong agar pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia untuk meningkatkan jumlah produk unggulan daerah masing-masing untuk bisa masuk ke dalam E-Katalog produk lokal yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center selasa kemarin, Presiden mengatakan baru 46 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki E-Katalog lokal. Presiden pun mendorong agar jumlah ini terus ditingkatkan sehingga target satu juta produk lokal dalam E-Katalog bisa tercapai. Terlebih syarat pengajuan E-katalog tersebut sudah disederhanakan oleh LKPP.
Baca Juga: Berbuka Puasa Bersama Pejabat - Pegawai Dilarang, Cak Ji : Fokus Pada Kerja - Kerja Kerakyatan
"Dulu ada delapan langkah, sekarang cuma dua langkah, gampang sekali sehingga saya minta kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan, produk-produk lokal dan unggulan daerah segera masuk ke E-Katalog lokal," kata Presiden dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/5/2022).
Wakil Walikota Surabaya Armuji menyatakan bahwa pemerintah kota surabaya akan mengoptimalkan belanja barang dan jasa yang berasal dari produk lokal unggulan untuk mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
" Sesuai dengan Tema APBD 2022 yaitu pemulihan Ekonomi dan Reformasi struktural , maka kita juga berikan perhatian lebih untuk pelaku UMKM sebagai ujung tombak upaya pemulihan", kata Cak Ji sapaan akrabnya.
Baca Juga: Wakil Walikota Armuji Tengahi Mediasi Warga Bulak Terkait Dugaan Pungli
Dirinya juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Walikota Eri Cahyadi , Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan 40 persen dari pagu belanja barang dan jasa untuk dibelanjakan produk unggulan UMKM Lokal. Apabila Rp 10,4 Triliun sekitar Rp 2 Triliun dibelanjakan menggunakan produk UMKM.
"Kalau produk lokal khususnya warga surabaya bisa , kenapa cari yang lain. Kita bisa belanja Makanan Minuman untuk rapat , pengadaan seragam pegawai maupun sekolah yang melibatkan UMKM Konfeksi", ungkap Armuji.
Ia juga menjelaskan bahwa Optimalisasi aplikasi E - Peken yang telah merangkul 1.737 Merchant atau pedagang resmi terus dilakukan penyempurnaan fitur dan dikoneksikan dengan website e - katalog Lokal milik LKPP.
"Kita menyambut dengan antusias dan menjalankan surat edaran bersama (SEB) tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.", imbuhnya. (*)
Editor : Redaksi
