BACASAJA.ID - Jumlah pengajar atau guru di Jawa Timur dikabarkan mengalami kekurangan. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Teguh Sumarno.
Teguh menyebut ada beberapa daerah yang kekurangan ribuan guru. Diantaranya Kota Madiun diestimasikan mencapai 1.500 guru, Kabupaten Ponorogo 2.800 guru dan Kota Surabaya ditaksir lebih besar lagi. Namun, untuk Surabaya dirinya tak menyebut jumlahnya secara rinci.
"Karena kita tahu saat ini tiap-tiap tingkatan memiliki regulasi sendiri-sendiri. Nah kalau duduk bersama (antara dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten dan badan kepegawaian daerah) pasti ada solusinya," ujarnya, Rabu (20/1/2021).
Parahnya lagi, lanjut Teguh, kondisi dengan jumlah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tiap-tiap sekolah yang menurut dia tak lebih dari separuh. Dalam artian, guru honorer saat ini jumlahnya lebih dominan.
"Bahkan hanya ada beberapa kepala sekolah yang PNS di sebagian sekolah. Jumlah guru honorer se-Jatim mencapai 35.000," katanya.
Kondisi ini sempat ditanyakan oleh Teguh kepada salah satu anggota Komisi X DPR RI. Ia mendapat jawaban bahwa pemerintah telah menggantinya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.
"Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98/2020. Kemudian yang bisa mengikuti seleksi PPPK adalah guru honorer berusia mulai 20 tahun hingga 59 tahun," katanya.
Kendati demikian, Teguh menilai seharusnya ada revisi regulasi terhadap rekrutmen PPPK. Pasalnya seleksi tersebut hanya untuk para guru bukan operator sekolah.
"Menurut saya harus ada revisi regulasi terhadap rekrutmen PPPK. Karena ini hanya untuk guru, sedangkan operator sekolah tidak masuk dalam seleksi PPPK," pungkasnya.(Arry)
Editor : Redaksi