SURABAYA – Beragam persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat mencuat dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, di RW 12, Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, Minggu (15/11/2026) malam.
Mulai dari keluhan pelayanan BPJS Kesehatan, anak keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga infrastruktur kampung yang bertahun-tahun belum terealisasi menjadi aspirasi warga.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat memanfaatkan kesempatan berdialog dengan legislator Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi A DPRD Jawa Timur itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan disampaikan Suep terkait pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan. Ia menceritakan adanya pasien yang sebelumnya menjalani perawatan dan telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, ketika kembali ke rumah sakit yang sama, pasien justru ditolak dengan alasan anggaran atau overbudget.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Suep meminta pendampingan sekaligus pengawalan dari wakil rakyat agar persoalan jaminan kesehatan mendapatkan perhatian serius. Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diundangkan. Harapannya, Yordan dapat ikut mengawal pelaksanaan jaminan kesehatan sehingga masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan medis ketika membutuhkan.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian warga. Sri mengungkapkan masih banyak anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah di wilayahnya yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ia mempertanyakan mekanisme pengajuan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya agar keluarga yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh akses bantuan pendidikan maupun program sosial lainnya.
Keluhan infrastruktur lingkungan disampaikan Agus. Ia mengungkapkan pengajuan pembangunan got atau saluran drainase di RW 12 sudah dilakukan selama kurang lebih lima tahun, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, Agus juga mengusulkan pengadaan kamera pengawas atau CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan permukiman.
Sementara itu, perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSH) menyampaikan kebutuhan seragam bagi para kader. Mereka juga berharap ada kegiatan penyegaran atau refreshing bagi ibu-ibu KSH sebagai bentuk perhatian terhadap aktivitas sosial yang selama ini dijalankan di lingkungan masyarakat.
Dari kalangan PKK, aspirasi berkaitan dengan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Warga mempertanyakan keberlanjutan program operasi pasar yang sebelumnya pernah dilaksanakan pemerintah, tetapi kini tidak lagi dirasakan keberadaannya.
Mereka berharap operasi pasar kembali digelar untuk membantu masyarakat, terutama keluarga dengan penghasilan terbatas, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketua RW 12 juga menyampaikan sejumlah kebutuhan fasilitas lingkungan. Di antaranya permohonan bantuan kursi lipat untuk menunjang kegiatan di balai RW serta perbaikan pavingisasi di wilayah RT 2 yang kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan.
Tak hanya persoalan permukiman, kebutuhan sarana dan prasarana tempat ibadah turut disampaikan perwakilan Masjid Baitul Muslihin. Mereka meminta penjelasan mengenai mekanisme pengajuan bantuan fasilitas masjid agar dapat memperoleh dukungan pemerintah.
Berbagai aspirasi tersebut memperlihatkan persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepastian pelayanan kesehatan, pemerataan bantuan pendidikan, kesejahteraan kader sosial, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Sebagai Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara Goa menampung berbagai masukan tersebut dalam agenda reses untuk menjadi bahan perjuangan dan pengawalan melalui jalur legislatif.
Masyarakat berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses. Terlebih, sejumlah persoalan seperti pembangunan saluran drainase yang sudah diajukan selama lima tahun dan keluhan pelayanan BPJS membutuhkan tindak lanjut yang jelas.
Melalui reses ini, warga berharap kehadiran wakil rakyat dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. (Dim)
Editor : Redaksi