SURABAYA – Persoalan status tanah dan sulitnya akses air bersih menjadi keluhan warga Warugunung, Kota Surabaya. Selain mempertanyakan lahan yang diklaim masuk dalam penguasaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), warga juga membutuhkan kepastian pemasangan jaringan pipa induk PDAM agar rumah mereka bisa menikmati layanan air bersih.
Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josiah Michael, saat mengunjungi rumah warga Warugunung.
Baca juga: Dua Tahun Prabowo, Politisi Gerindra Ini Dorong Birokrasi Surabaya Lebih Responsif dan Berintegritas
Dalam kunjungan itu, warga mengungkapkan persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari ketidakjelasan status tanah hingga kendala pemasangan sambungan PDAM. Mereka berharap pemerintah dan instansi terkait memberikan solusi konkret atas dua persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Warga mempertanyakan dasar klaim BBWS atas lahan yang mereka tempati. Sebab, menurut keluhan yang disampaikan, terdapat bidang tanah yang dapat diproses sertifikatnya, sementara bidang lainnya mengalami kendala.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status hukum masing-masing bidang tanah, termasuk persyaratan administrasi dan dasar yang digunakan dalam menentukan apakah lahan dapat disertifikatkan.
Di sisi lain, kebutuhan air bersih juga menjadi persoalan mendesak. Warga mengeluhkan belum bisa memasang sambungan PDAM dan berharap pembangunan pipa induk dapat dilakukan agar layanan air bersih menjangkau permukiman mereka.
Bagi warga, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa terus ditunda. Mereka membutuhkan kepastian mengenai rencana penyediaan jaringan pipa, kendala yang dihadapi, serta langkah yang dapat ditempuh agar sambungan air bersih bisa direalisasikan.
Baca juga: Dua Tahun Prabowo, Rabbanny Al Yunyfar Tekankan Infrastruktur Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Kondisi tersebut menjadi perhatian Josiah Michael. Persoalan yang disampaikan warga perlu ditelusuri melalui koordinasi dengan instansi berwenang, baik terkait status tanah maupun pelayanan air bersih.
Untuk persoalan pertanahan, diperlukan penjelasan dari BBWS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status setiap bidang tanah, dasar klaim penguasaan lahan, serta prosedur yang harus ditempuh warga untuk memperoleh kepastian hukum.
Sementara itu, terkait kebutuhan air bersih, PDAM dan Pemerintah Kota Surabaya perlu memberikan penjelasan mengenai kendala pemasangan sambungan, ketersediaan jaringan pipa induk, serta kemungkinan solusi teknis yang dapat dilakukan. Perlu dipastikan pula apakah persoalan status lahan berkaitan dengan rencana pembangunan jaringan tersebut.
Evaluasi pelayanan air bersih menjadi penting agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan akibat persoalan administrasi maupun infrastruktur. Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mengurai hambatan sekaligus memastikan warga memperoleh informasi yang jelas mengenai tindak lanjutnya.
Warga Warugunung berharap kunjungan Josiah Michael dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan penyelesaian kedua persoalan tersebut. Mereka menginginkan kepastian status tanah sekaligus akses terhadap layanan air bersih yang layak.
Penyelesaian masalah Warugunung membutuhkan langkah konkret dan transparansi dari instansi terkait. Kepastian hukum atas tanah dan pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga warga tidak terus dibayangi ketidakjelasan dalam mengurus tanah maupun memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. (DIM)
Editor : Redaksi