JAKARTA- Konstitusi menjamin setiap warga negara memperoleh hak pilih dalam pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali. Tinggal menghitung hari, Komisi II DPR RI memastikan persiapan Pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Pernyataan ini diutarakan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024). Lebih lanjut, dirinya mengatakan Pemilu 2024 didukung oleh anggaran proposional
Keputusan ini diambil demi menjamin para pekerja yang terlibat sekaligus penyelenggaraannya agar mampu dijangkau dari Sabang hingga Merauke. Upaya ini bukan hanya sekadar bualan.
Terbukti, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Pemilu 2024 sebanyak Rp70,5 triliun. Angka ini lebih besar dari alokasi anggaran Pemilu 2022.
Selanjutnya, anggaran Pemilu tersebut dialokasikan ke masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Ia pun berharap kualitas kerja semakin membaik dan kesejahteraan semakin meningkat.
Tidak hanya itu, ia juga berharap isu kendala teknis penyelenggaraan pemilu bisa ditekan secara signifikan sehingga setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar.
"Penambahan anggaran (pemilu) itu karena pemerintah dan DPR punya perhatian yang luar biasa terhadap penyelenggaraan. Peningkatan SDM ini memang perlu dibarengi dengan alokasi anggaran yang cukup supaya berkualitas," ungkap Doli dalam forum tersebut seperti dilansir laman resmi DPR RI.
Terhitung sejak hari ini, persentase persiapan Pemilu 2024 nyaris rampung sekitar 97 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan bahwa saat ini para petugas masih berjibaku menyelesaikan distribusi logistik pemilu hingga ke pelosok Indonesia.
Saat ini, tahapan dan rangkaian pemilu serentak ini kian mendekati hari pencoblosan. Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan kegiatan kontraproduktif patut dicegah agar tidak menimbulkan perpecahan antarmasyarakat.
"Penyelenggaraan (tahun) ini harus lebih baik karena masalah kenyamanan dan masalah kesejahteraan sudah diupayakan oleh pemerintah dan DPR," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
