SURABAYA- Sebanyak 12 caleg berpeluang lolos DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Dapil Jatim 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Magetan) hasil Pemilu 2024.
Berdasar real count KPU terbaru, Sabtu (24/2/2024), data yang masuk 80,30% atau 9.507 dari 11.840 TPS di Dapil Jatim 9. Kuota kursi DPRD Jatim di dapil ini sebanyak 12 kursi.
Dari data sementara itu, Partai Demokrat mendapat suara tertinggi dengan 289.430 suara. Disusul PDIP 270.970 suara dan PKB meraup 212.307 suara.
Selanjutnya, Gerindra (184.184 suara), Golkar (126.716 suara), PKS (96.523 suara), Nasdem (93.541 suara) dan PAN (63.870 suara).
Dari daftar 12 caleg yang berpotensi lolos DPRD Jatim itu, mayoritas caleg pendatang baru. Diantaranya Indra Widya Agustina dan Miseri Efendy (Demokrat), Darmawan Sutanto dan Hartono (Gerindra), Atika Banowari (Golkar), dan Agus Cahyono (PKS).
Menariknya, Suli Daim dari PAN mencuri perhatian. Mantan anggota DPRD Jatim ini gagal di Pemilu 2019, namun pada Pemilu 2024 ini meraup suara cukup signifikan.
Sedang caleg petahan yang berpeluang kembali ke DPRD Jatim adalah Siti Mukiyarti dan Kholiq (PKB), lalu Deni Wicaksono (PDIP) serta Mirza Ananta (Nasdem).
Berikut ini daftar 12 caleg yang berpotensi lolos DPRD Jatim periode 2024-2029 dari Dapil Jatim 9 berdasarkan real count KPU sebagai berikut:
- Indra Widya Agustina (Demokrat): 106.678 suara
- Deni Wicaksono (PDIP) : 57.830 suara
- Kholiq (PKB) : 47.155 suara
- Darmawan Sutanto (Gerindra): 56.799 suara
- Atika Banowati (Golkar): 35.553 suara
- Agus Cahyono (PKS): 31.703 suara
- Miseri Efendy (Demokrat): 60.300 suara
- Mirza Ananta (Nasdem): 41.277 suara
- Agus Black Hoe Budianto (PDIP): 40.725 suara
- Siti Mukiyarti (PKB) : 35.606 suara
- Suli Daim (PAN): 30.625 suara
- Hartono (Gerindra): 27.762 suara
Untuk diketahui, real count ini merupakan publikasi Form Model C/D, yakni hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)
Editor : Redaksi
