SURABAYA- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur membuat inovasi baru berupa Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).
Plt Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar mengatakan Pelayanan Langsung Masyarakat yang baru dilaunhing ini melibatkan 36 KJSB tersebar di Kabupaten/Kota Jawa Timur.
Baca Juga: DPRD Jatim Panggil BPN dan Pemprov Jatim soal HGB 656 Hektare di Laut Sidoarjo
"PLM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan (BPN) di Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas data
spasial dalam rangka perwujudan Kota/Kabupaten lengkap, khususnya di Jawa Timur," papar Jonahar usai melaunching PLM di Kantor BPN Kota Surabaya 1, Kamis, 29 Februari 2024.
Jonahar menegaskan PLM oleh KJBS merupakan langkah strategis. Sebab, dengan layanan ini memberikan manfaat bagi kemajuan kualitas pemetaan.
"Jujur yang paling menghambat itu masalah pengukuran. Ini (layanan PLM oleh KJBS, red) sebagai solusi di lini terdepan," tandas Jonahar yang juga menjabat Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi.
Layanan PLM oleh KJBS tak hanya bermanfaat untuk masyarakat. Tapi juga pemerintah daerah. Jonahar mencontohkan, ketika warga melakukan pecah sertifikat, maka data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga otomatis ikut pecah.
"Dengan PLM oleh KJBS bisa lebih cepat untuk mewujudkan kota lengkap di Jawa Timur, agar tidak ada kendala pada masyarakat," tegas Jonahar.
Pada kesempatan itu, Jonahar menjelaskan BPN Jatim sudah Deklarasi Kota Lengkap sejak
tahun 2020. Kemudian pada Maret 2023, Kota Madiun ditetapkan sebagai pilot project Kota Lengkap pertama di Jatim.
Selanjutnya, lanjut Jonahar, kota/kabupaten lain di Jawa Timur menyatakan siap deklarasi kota lengkap. Baik secara spasial maupun tekstual. Diantaranya Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya 1, Kota Surabaya 2.
Baca Juga: Surat Tanah Hilang? Jangan Khawatir, Begini Cara Mengurus Sertifikat Rumah yang Hilang
"Direncanakan akan deklarasi pada bulan Juni 2024 untuk kemudian diikuti Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Madiun pada tahun 2025 mendatang," terang Jonahar.
Ia menjelaskan pada era digital seperti sekarang, pemanfaatan terhadap output dari Kota/Kabupaten Lengkap diharapkan dapat membantu dalam perwujudan data elektronik. Terlebih lagi, hampir seluruh layanan masyarakat sudah berbasis elektronik.
"Pemanfaatan teknologi digital wajib dilakukan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus berinovasi. Tentunya perlu dukungan seluruh stakeholder yang salah satunya adalah mitra Kementerian, dalam hal ini adalah rekan-rekan dari KJSB," tutur Jonahar. (*)
Editor : Redaksi
