Terima Kepala BPN Jatim, Gubernur Khofifah Singgung Pemetaan Lahan Sawah Dilindungi

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima audiensi Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. (Foto: Humas Pemprov Jatim)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima audiensi Kepala Kanwil BPN Jawa Timur. (Foto: Humas Pemprov Jatim)

i

SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya pemetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) secara presisi, untuk menjaga keseimbangan ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 30 Maret 2026.

Menurut Khofifah, kejelasan tata ruang sangat penting bagi pembangunan daerah. Pemetaan LSD dibutuhkan agar industri berkembang tanpa mengorbankan lahan pertanian produktif.

Ia menilai posisi strategis Jawa Timur sebagai penopang industri nasional perlu diimbangi pengaturan ruang. Pengaturan tersebut harus jelas, terukur, dan berkelanjutan.

"Target nasional 2045 sektor manufaktur 30%, Jawa Timur sudah 35%," ujarnya. "Potensi besar ini harus didukung pemetaan lahan yang jelas."

Khofifah menegaskan kepastian tata ruang penting untuk menarik investasi. Selain itu, memberi ruang bagi usaha yang sudah berjalan.

"Jangan sampai investor ingin masuk tapi tidak tersedia lahan pasti," ujarnya. "Atau usaha eksisting ingin berkembang namun terhambat."

"Kalau pemetaan jelas, kawasan industri dan LSD bisa dikunci," ujarnya. "Dengan begitu tidak ada lagi pergeseran fungsi lahan."

Kanwil BPN Jatim menargetkan LSD minimal 87�ri Lahan Baku Sawah. Target tersebut tersebar di 38 kabupaten dan kota.

Sejumlah daerah telah melampaui target minimal nasional tersebut. Jember 87,65%, Lumajang 87,82%, Bangkalan 92%, Magetan dan Pamekasan 93%.

Namun, masih ada daerah yang belum mencapai target. Karena itu diperlukan percepatan pemetaan secara menyeluruh.

Khofifah juga menekankan percepatan sertifikasi tanah untuk kepastian hukum. Langkah ini penting melindungi hak masyarakat.

"Masih ada sekitar 5,2 juta bidang tanah belum bersertifikat," katanya. "Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama."

Menurutnya, penataan pertanahan membutuhkan kerja lintas sektor dan daerah. Koordinasi intensif dengan bupati dan wali kota sangat diperlukan.

"Kita perlu segera rakor bersama kepala daerah," ucapnya. "Agar langkah percepatan bisa seiring dan saling menguatkan." (*)
 

Berita Terbaru

Kapolda Sulbar Lepas Kombes Pol Agus Budi Supriyanto: Jabatan Adalah Amanah Pengabdian

Kapolda Sulbar Lepas Kombes Pol Agus Budi Supriyanto: Jabatan Adalah Amanah Pengabdian

Kamis, 03 Sep 2026 08:52 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 08:52 WIB

POLDA SULBAR- Masa pengabdian Kombes Pol Agus Budi Supriyanto, selaku Direktur Pengamanan Obyek Vital (DirPamobvit) Polda Sulawesi Barat resmi berakhir…

PT Java Fortis vs Nany Widjaja: Ahli UNEJ Soroti Beban Pembuktian dan Kerugian Rp83 Miliar

PT Java Fortis vs Nany Widjaja: Ahli UNEJ Soroti Beban Pembuktian dan Kerugian Rp83 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 07:01 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 07:01 WIB

SURABAYA — Besarnya nilai kerugian perusahaan belum serta-merta dapat menjadi dasar untuk menyatakan seorang direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam m…

Buka Akses U-Turn Lebih Aman di Wonokromo, Pemkot Surabaya Relokasi 43 Pedagang Pasar Tumpah

Buka Akses U-Turn Lebih Aman di Wonokromo, Pemkot Surabaya Relokasi 43 Pedagang Pasar Tumpah

Rabu, 02 Sep 2026 20:52 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 20:52 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kecamatan Wonokromo merelokasi 43 pedagang pasar tumpah yang selama ini menempati badan jalan dan saluran…

Jaga Keselamatan Berlalu Lintas, Polantas Polda Sulbar Terus Hadir Saat Padatnya Arus Pulang Kerja

Jaga Keselamatan Berlalu Lintas, Polantas Polda Sulbar Terus Hadir Saat Padatnya Arus Pulang Kerja

Rabu, 02 Sep 2026 18:50 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 18:50 WIB

POLDA SULBAR- Keselamatan dan ketertiban di jalan raya terus menjadi prioritas utama Polantas Polda Sulbar, melalui pengaturan lalu lintas pada jam-jam padat…

Peziarah Ampel Resah Diganggu Anjal, Wali Kota Eri Perintahkan Satpol PP Perketat Pengawasan

Peziarah Ampel Resah Diganggu Anjal, Wali Kota Eri Perintahkan Satpol PP Perketat Pengawasan

Rabu, 02 Sep 2026 15:34 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 15:34 WIB

SURABAYA- Sejumlah peziarah di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel, Kota Surabaya, mengeluhkan gangguan anak jalanan (anjal) dan pengemis yang meminta…

Tindak Lanjut Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla, Polda Sulbar Tingkatkan Kesiapsiagaan

Tindak Lanjut Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla, Polda Sulbar Tingkatkan Kesiapsiagaan

Rabu, 02 Sep 2026 11:32 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 11:32 WIB

POLDA SULBAR - Menindak lanjuti atensi Kapolri terkait langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan Surat Telegram …