SURABAYA – Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) yang mencakup area seluas 1.084 hektar di pesisir timur Surabaya memicu gelombang pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi, yang bermitra dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, menyatakan tak ada koordinasi mengenai proyek pembangunan kawasan baru di pesisir Kota Surabaya ini.
“Saya selaku anggota Komisi B DPRD Jawa Timur yang bermitra dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, sampai hari ini tidak pernah ada koordinasi terkait dengan pembahasan proyek tersebut,” ungkap Daniel Rohi dikutip dari laman PDIP Jatim, Sabtu (17/8/2024).
Daniel Rohi menambahkan bahwa proyek yang juga bakal mereklamasi pantai seharusnya berada di bawah kewenangan provinsi jika berada di bawah 12 mil. Sementara di atas 12 mil menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan pentingnya meninjau ulang proyek strategis nasional (PSN) ini mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat setempat.
“Aspirasi dan keluhan tersebut harus diakomodir. Utamanya, terkait sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan, sosial, ataupun perekonomian masyarakat. Sehingga segala dampak negatif yang muncul bisa diantisipasi dan diminimalisir,” tegasnya.
Selain itu, Daniel Rohi juga mengritisi kurangnya sosialisasi yang transparan terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat sekitar adalah lapisan yang paling terdampak dan mereka harus diberi informasi yang jelas mengenai proyek ini.
“Ini sebenarnya langkah yang wajib diambil agar setiap kebijakan kita bisa mendapat dukungan dari masyarakat dan zero complaint,” jelasnya.
Lebih lanjut, Daniel mengakui bahwa ia sendiri belum mengetahui dengan jelas tujuan dari proyek ini. Namun, jika tujuannya adalah untuk pengerukan sendimen laut, ia menyatakan dukungannya.
“Jika tujuannya adalah untuk pengerukan sendimen laut, maka saya setuju. Karena hal tersebut dapat mencegah pendangkalan di sana,” ujarnya.
Untuk itu Daniel Rohi mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait keresahan yang terjadi di Kota Surabaya. (pdi)
Editor : Redaksi
