Soroti Pilgub Jatim, Anggota Komisi III DPR Ingatkan Aparat Harus Netral

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto

i

SURABAYA - Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan keamanan para aparat penegak hukum (APH) selama pelaksanaan pilkada, khususnya di Jawa Timur. Ia pun telah memberikan arahan tegas kepada jajaran Polda Jatim untuk menjalankan tugas secara profesional, tanpa terlibat kepentingan politik.

Demikian hal tersebut disampaikannya usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur di Surabaya, dilansir laman resmi DPR RI, Senin (25/11/2024).

“Kami tekankan kepada Kapolda Jatim agar Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga netralitas. Sebagai institusi besar dengan lebih dari 400.000 anggota beserta keluarganya, potensi pengaruh politik memang ada, namun tugas utama Polri adalah memastikan keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung,” tutur Rikwanto kepada Parlementaria.

Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang telah dilakukan oleh Polda Jatim, ada tujuh daerah yang rawan potensi konflik.

Kapolda Jatim Imam Sugianto, terangnya, menyambut baik arahan tersebut. Ia pun mengapresiasi usaha Polda Jatim yang berkomitmen penuh melaksanakan tugas dan fungsi demi menciptakan Pilkada yang damai dan bebas konflik. Ia menekankan kembali agar seluruh APH, termasuk Polri, tetap fokus pada fungsi keamanan tanpa terganggu oleh kepentingan lainnya.

"Dengan langkah-langkah proaktif ini, publik diharapkan dapat menaruh kepercayaan pada upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan pilkada yang kondusif," pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebagai informasi, Polda Jawa Timur telah memetakan daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berdasarkan hasil survei Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang telah dilakukan oleh Polda Jatim, ada tujuh daerah yang rawan potensi konflik.

Di antaranya, Kabupaten Sampang dengan skor IPKP tertinggi 10,64; Situbondo dengan skor IPKP 10,12; Lumajang dengan skor 10,5; Bangkalan skor 9,96; Pamekasan 9,88; Lamongan 9,74; dan Sumenep dengan skor terendah 9,7.

Maka dari itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subiyanto meninjau berbagai kesiapan rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur pada Selasa (19/11/2024) lalu. Kedua pejabat tertinggi bidang keamanan dan ketahanan itu secara langsung memastikan personel yang nanti akan diturunkan ke TPS di seluruh Jawa Timur.

Usaha ini merupakan ikhtiar dari seluruh persiapan rangkaian pengamanan Operasi Mantap Praja. Masing-masing pimpinan menekankan semangat persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas pengamanan pilkada supaya semangat tersebut dapat ditularkan kepada masyarakat. (*)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…