SURABAYA - Anggota komisi E DPRD Jawa Timur Hari Yulianto mengatakan pihaknya berharap sekolah rakyat yang merupakan program nasional benar-benar dimaksimalkan dengan peruntukan bagi masyarakat tidak mampu.
"Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan," jelas politisi PDI Perjuangan ini seperti dikutip dari dprd.jatimprov.go.id, Minggu (13/7/2025).
Menurut pria asal Sidoarjo ini,peserta sekolah rakyat ini dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Fokus utama dari sekolah rakyat kelompok paling miskin dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik," jelas pria yang akrab dipanggil keceng ini.
Tak hanya itu, lanjut dia, nantinya sekolah rakyat ini juga harus menampung para anak-anak yang hidup dijalanan.
"Harus benar benar yang belum tersentuh akan pendidikan formal. Ini perlu di cermati semuanya. Jangan salah asal-asalan dalam pelaksanaannya nanti," tuturnya.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan berkala dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat agar berjalan sesuai visi dan misi Prabowo. Jelasnya, pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan.
"Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen untuk menyukseskan Sekolah Rakyat. Ini adalah investasi masa depan bangsa," ujar pria yang juga plt ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Sidoarjo ini.
Sekolah Rakyat yang beroperasi pada Juli ini, menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).
Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa. (*)
Editor : Redaksi
