Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Tinjau Rumah Warga Tak Layak Huni di Manyar Sambongan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Laksono, turun langsung meninjau kondisi rumah warga di Jalan Manyar Sambongan 64, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Laksono, turun langsung meninjau kondisi rumah warga di Jalan Manyar Sambongan 64, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng

i

SURABAYA, Bacasaja.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Laksono, turun langsung meninjau kondisi rumah warga di Jalan Manyar Sambongan 64, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, yang diajukan untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Politisi yang akrab disapa Buleks ini menyusuri gang-gang sempit menuju lokasi untuk memastikan laporan terkait permohonan bedah rumah.

Sesampainya di rumah warga, Buleks mendapati kondisi bangunan sangat memprihatinkan. Plafon ruang tamu sudah jebol, sementara bagian belakang rumah kehilangan atap, hanya tertutup terpal usang yang sudah tidak mampu melindungi dari panas dan hujan.

“Setelah kita amati, memang berisiko. Kondisi rumah ini sangat membutuhkan bantuan. Atapnya sudah jebol semua dan kayu-kayu penahan juga roboh,” ujar anggota Komisi B DPRD Surabaya tersebut dengan nada prihatin.

Melihat kondisi di lapangan yang lebih buruk dari laporan, Buleks menegaskan akan mengawal pengajuan program Rutilahu ini agar segera mendapat respons dari dinas terkait.

“Mudah-mudahan pengajuan ini bisa segera mendapatkan jawaban dan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya,” pungkasnya. (dims)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…