SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menegaskan pentingnya kebijakan kebudayaan yang inklusif dan berpihak pada generasi muda. Komitmen tersebut tercermin dalam kehadiran Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono, pada kegiatan Workshop Seni Cukil yang digelar komunitas Bakar Sebumi di Jalan Jepara, Kelurahan Dupak, Surabaya.
Workshop yang diikuti remaja tingkat SMP hingga SMA itu menghadirkan proses kreatif seni rupa secara langsung, mulai dari perancangan desain, teknik mencukil, hingga pencetakan karya pada media kaos. Kegiatan ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan kebudayaan yang mendorong partisipasi publik dan pemerataan akses seni.
Budi Leksono menilai, selama ini kebijakan kebudayaan sering terpusat pada kegiatan seremonial dan belum sepenuhnya menyentuh ruang-ruang komunitas di tingkat kampung. Padahal, potensi kreativitas anak muda di lingkungan perkotaan sangat besar jika difasilitasi secara berkelanjutan.
“DPRD mendorong agar kebijakan kebudayaan tidak hanya berhenti pada event besar, tetapi juga hadir di ruang-ruang komunitas. Seni harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak muda di permukiman padat,” kata Budi Leksono.
Ia menegaskan, DPRD Surabaya akan terus mendorong Pemerintah Kota untuk memperkuat program kebudayaan berbasis komunitas melalui dukungan anggaran, fasilitas, serta kemitraan dengan komunitas seni lokal. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya memperkuat ekosistem seni, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter generasi muda.
Lebih lanjut, Budi menyebut kegiatan seni memiliki peran strategis sebagai instrumen sosial untuk mencegah kenakalan remaja dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kebudayaan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari pembangunan kota.
Sementara itu, komunitas Bakar Sebumi menjelaskan bahwa workshop seni cukil ini dirancang sebagai ruang belajar terbuka tanpa beban biaya mahal, sehingga seni dapat tumbuh secara organik dari lingkungan warga. Kolaborasi antara komunitas dan pemangku kebijakan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan semacam ini. (dims)
Editor : Redaksi