SURABAYA, Bacasaja.id - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat masih ada sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia namun belum tercatat secara resmi melalui akta kematian. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada keakuratan data kependudukan serta penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menekankan pentingnya penguatan edukasi dan sosialisasi tertib administrasi kependudukan (adminduk) hingga ke lapisan paling bawah masyarakat.
“RT, RW, dan lurah harus lebih proaktif mengingatkan warga agar segera melaporkan setiap kejadian kematian. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan persoalan, misalnya dalam hak bansos atau warisan,” tutur Bahtiyar, Kamis (9/10/2025).
Ia menilai, Surabaya sebenarnya telah memiliki sistem digital yang mempermudah layanan kependudukan. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena masih ada warga yang enggan melapor.
“Sekarang pelaporan bisa dilakukan lewat balai RW atau aplikasi daring. Ke depan, akan lebih efektif bila RT dan RW memiliki akses langsung ke sistem pelaporan agar tidak terjadi penundaan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga mendorong petugas Dispendukcapil di tingkat kelurahan agar menjadi garda terdepan dalam pelayanan digital kependudukan.
“Surabaya sudah bertransformasi menjadi kota digital. Jadi pelayanan publiknya juga harus bergerak cepat dan transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan bahwa masih banyak keluarga yang belum melapor karena khawatir kehilangan bantuan sosial setelah anggota keluarganya meninggal.
“Padahal, bantuan bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah. Kami sudah siapkan mekanismenya,” jelas Eddy.
Ia menambahkan, seluruh layanan adminduk kini bisa diakses tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil.
“Cukup lewat aplikasi KNG Mobile atau website resmi kami. Semua prosesnya cepat dan gratis,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
