SURABAYA, bacasaja.id - Anggota DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti persoalan kepemilikan lahan yang masih menjadi kendala utama dalam pembangunan fasilitas umum (fasum) di kawasan Surabaya Utara, termasuk di Kelurahan Wonokusumo.
Menurut Cahyo, banyak wilayah di Surabaya Utara yang berdiri di atas tanah milik negara atau BUMN seperti PT KAI, Pelindo, dan Surat Ijo, sehingga membuat masyarakat kesulitan memperoleh izin untuk membangun sarana publik.
“Kami memahami kondisi ini. Karena itu, pemerintah kota perlu hadir memberikan solusi agar masyarakat tetap bisa menikmati infrastruktur yang layak, meskipun tanahnya masih berstatus milik negara,” ujar Cahyo Harjo, Kamis (9/10).
Cahyo mengapresiasi langkah Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang aktif menyerap aspirasi warga dan menjembatani komunikasi dengan pihak KAI. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, warga, dan lembaga negara sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
“Kami di DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan peningkatan kualitas fasilitas umum di Wonokusumo bisa segera terealisasi,” tegasnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Cahyo juga menyoroti ketidaktepatan data penerima bantuan pendidikan (KIP) yang masih ditemukan di lapangan. Ia berkomitmen berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Jawa Timur agar pendataan penerima manfaat lebih akurat dan adil.
“Pendataan yang dilakukan pemerintah pusat harus benar-benar memberi keadilan bagi masyarakat miskin. Ini menjadi komitmen bersama agar kesejahteraan dapat dirasakan merata,” ungkapnya.
Cahyo menegaskan, DPRD Jawa Timur akan terus mendorong pemerintah provinsi dan kota untuk memberikan perhatian lebih pada wilayah padat penduduk, khususnya terkait akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat harus benar-benar membawa solusi, bukan sekadar mendengar keluhan,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
