SURABAYA – Maraknya keluhan masyarakat terkait dugaan turunnya kualitas bahan bakar jenis Pertalite membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur turun tangan. Lembaga legislatif daerah itu mendesak Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera melakukan uji acak kualitas Pertalite di sejumlah SPBU di Jawa Timur, serta menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik.
Anggota DPRD Jatim Erick Komala mengatakan, langkah ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat yang mengeluhkan mesin motor terasa berat, konsumsi bahan bakar lebih boros, hingga bensin tampak lebih keruh dari biasanya.
“Kami minta BPH Migas dan Kementerian ESDM melakukan uji acak kualitas Pertalite di beberapa SPBU, serta memastikan hasilnya diumumkan secara terbuka. Pertamina juga harus segera memberi penjelasan. Jika ada masalah dalam distribusi atau pencampuran yang tidak sesuai standar, harus segera diperbaiki demi melindungi konsumen,” tegas politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu di Surabaya, Jumat (31/10/2025).
Erick menambahkan, DPRD Jatim telah menerima banyak laporan masyarakat dari berbagai daerah, mulai Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Banyuwangi, terkait dugaan penurunan mutu Pertalite.
Ia menyebut, DPRD akan meminta klarifikasi resmi dari Pertamina mengenai tiga hal utama:
1. Kepastian spesifikasi teknis Pertalite yang beredar di Jawa Timur.
2. Kemungkinan adanya perubahan formula atau penambahan bioetanol.
3. Prosedur pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi kontaminasi air atau penurunan mutu di SPBU.
Selain memantau langsung, DPRD juga membuka kanal pengaduan melalui aplikasi CUAN (Curhat’o Nang Dewan) untuk menampung laporan masyarakat. Salah satu warga Surabaya bernama Fabian menyampaikan keluhannya melalui aplikasi tersebut.
“Sudah keadaan ekonomi susah, ditambah lagi masalah BBM. Motor mogok, kami tidak bisa bekerja. Tolong pemerintah menindak tegas Pertamina dan memberikan kebijakan yang pro rakyat kecil,” tulis Fabian dalam laporannya.
Erick memastikan, seluruh pengaduan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi serius DPRD terhadap Pertamina dan instansi terkait, agar persoalan serupa tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi tetap terjaga. (dims)
Editor : Redaksi
