SURABAYA - Setelah melalui pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif, DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya resmi menyepakati Rancangan APBD 2026 senilai Rp12,7 triliun. Kesepakatan ini menjadi pijakan penting arah pembangunan kota tahun depan, yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dan program perlindungan sosial bagi warga.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa penetapan R-APBD 2026 merupakan kelanjutan dari serangkaian pembahasan mulai dari KUA-PPAS, komisi, hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Acara hari ini itu rangkaian dari yang sudah lama, mulai dari kawan-kawan PPAS sampai pembahasan di komisi-komisi. Hasil pembahasan itu sudah kita bahas bersama, dan sekarang disampaikan dalam pandangan fraksi,” ujar Lilik usai rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (6/11/2025).
Lilik menegaskan, sejumlah catatan fraksi termasuk dari PKS bukanlah hal baru, melainkan pengingat agar implementasi program berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menargetkan pengesahan APBD 2026 dilakukan pada 10 November 2025, bertepatan dengan Hari Pahlawan.
“Kita ingin memberikan kado untuk masyarakat Surabaya dengan pengesahan APBD di Hari Pahlawan,” kata Fathoni.
Menurutnya, seluruh fraksi DPRD memberikan saran dan masukan berdasarkan aspirasi masyarakat agar arah kebijakan anggaran lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Kami harap dalam rapat paripurna berikutnya, tanggapan Wali Kota bisa menindaklanjuti semua masukan itu. Tujuannya agar APBD 2026 benar-benar menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Surabaya,” ujarnya.
Fathoni menambahkan, dari total Rp12,7 triliun anggaran yang disepakati, porsi terbesar akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan bantalan sosial untuk menjaga daya beli warga.
Beberapa proyek strategis yang masuk dalam prioritas antara lain pembangunan saluran koneksi pengendalian banjir, pembangunan jalan lingkar barat, serta penyelesaian proyek infrastruktur dan permukiman.
“Harapannya seluruh pekerjaan infrastruktur itu bisa tuntas di tahun 2027. Jadi ketika tahun 2028 Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dihuni, Surabaya siap menjadi pintu gerbang menuju IKN,” tandasnya. (dims)
Editor : Redaksi
