SURABAYA, Bacasaja.id — Di tengah semangat Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya memperjuangkan anggaran yang berpihak pada rakyat.
Melalui rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Surabaya, Senin (10/11/2025), kedua lembaga resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang dinilai memberi ruang fiskal luas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyebut struktur APBD 2026 menunjukkan arah kebijakan yang progresif dengan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,595 triliun serta ruang fiskal Rp3,9 triliun di luar belanja wajib.
“Ini memberi keleluasaan bagi Pemkot untuk memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur yang masih menyisakan banyak PR, terutama pengendalian banjir,” ujar Aning, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, anggaran pengendalian banjir mencapai Rp1,1 triliun, termasuk proyek strategis pembangunan saluran dan rumah pompa Medokan Semampir senilai Rp65 miliar. Proyek itu ditargetkan menuntaskan banjir di empat kelurahan: Semolowaru, Medokan Semampir, Menur, dan Manyar.
Selain itu, Rp100 miliar juga dialokasikan untuk menuntaskan subsistem Surabaya Barat, yang selama ini menjadi wilayah rawan genangan.
“Titik itu darurat banjir, tidak boleh lagi dirasionalisasi. Harus segera dituntaskan,” tegas politisi PKS tersebut.
Aning juga mendorong Pemkot melakukan inovasi digital dalam pengendalian banjir, seperti penerapan aplikasi penjadwalan normalisasi saluran air agar pengerukan dapat dilakukan tepat waktu. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi sarana dan prasarana alat pengeruk, yang kerap rusak atau tidak memadai.
“Bahkan perlu inovasi alat yang bisa menyedot sampah sekaligus sedimen di 153 kelurahan. Bisa dimulai dengan pilot project,” tambahnya.
Selain sektor infrastruktur, APBD 2026 juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan warga. Salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tahun depan ditargetkan mencapai 2.420 unit, meningkat dari 2.069 rumah pada 2025.
“Kita ingin warga Surabaya hidup sehat dan nyaman di rumah yang layak. Dari 7.789 antrian, kini tersisa sekitar 5.000-an, dan semoga tuntas hingga 2027,” ujar Aning.
Untuk pemenuhan kebutuhan hunian vertikal, Pemkot juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar pembangunan rusunawa bagi sekitar 10.000 warga dapat masuk dalam program nasional 3 juta rumah.
Di sektor transportasi umum, Aning mengapresiasi kenaikan alokasi anggaran menjadi Rp213 miliar atau 1,6 persen dari total APBD, yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperluas layanan dan mendukung rencana operasional Surabaya–Lamongan Light Rail (SLLR) pada 2027.
Sementara itu, untuk mengatasi persoalan sampah yang mencapai 1.500–1.800 ton per hari, APBD 2026 menyiapkan program bak komposter di 1.600 RW sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah organik.
“Harapannya, pengurangan sampah organik bisa signifikan dan nanti dipertahankan ke tingkat RT pada penganggaran berikutnya,” tutup Aning. (dims)
Editor : Redaksi
