SURABAYA, Bacasaja.id - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Luthfiyah, menyoroti masih belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Kota Surabaya. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna pembahasan dan penetapan Raperda tentang APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Senin (10/11).
Menurut Luthfiyah, sejumlah aset daerah seperti Hi-Tech Mall dan Kawasan Kenjeran memiliki peluang besar untuk menambah pendapatan kota jika dikelola dengan lebih maksimal.
“Kami hanya ingin mengingatkan bahwa potensi pendapatan Kota Surabaya ini masih banyak. Mari kita optimalkan agar Surabaya semakin maju dan tidak memiliki utang,” ujarnya.
Politisi perempuan itu juga menyoroti persoalan izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang sempat ditunda oleh pemerintah kota. Padahal, menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada masyarakat, terutama warga lanjut usia yang ingin memanfaatkan rumah kosong untuk usaha kos.
“PBG ini jangan dipending, karena ini adalah bisnis masyarakat dan sumber pendapatan bagi kota,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa orientasi Pemkot tidak semata-mata mengejar PAD, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi kreatif dan penyerapan tenaga kerja.
Eri mencontohkan langkah pemanfaatan Hi-Tech Mall yang kini difungsikan sebagai ruang kerja bagi anak muda Surabaya.
“Kami tidak berpikir Hi-Tech Mall sebagai sumber PAD, tapi sebagai tempat menggerakkan kreativitas anak muda. Kami berikan kesempatan, bahkan dalam enam bulan sampai satu tahun kami gratiskan,” jelas Eri.
Meski begitu, Eri menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara yang transparan dan berpihak pada kesejahteraan warga.
“Kami akan membuka data aset agar publik tahu mana yang bisa dimanfaatkan untuk disewa atau dikelola. Dengan begitu, PAD meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,” tandasnya.
Terkait dengan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, Eri memastikan bahwa seluruhnya akan disesuaikan dengan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya serta skala prioritas pembangunan.
“Pokir yang ditetapkan melalui paripurna akan kami masukkan ke dalam anggaran setelah disesuaikan dengan prioritas kota,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
