SURABAYA — Kader PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mendorong dilakukannya reformasi besar-besaran terhadap sistem layanan BPJS Kesehatan. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan warga yang masuk terkait proses klaim maupun akses layanan kesehatan di lapangan.
Achmad Hidayat, Kader Muda PDI Perjuangan Surabaya, mengungkapkan bahwa masih banyak peserta BPJS yang merasa dipersulit ketika mengakses layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.
“Masih ditemui kalau pasien peserta BPJS yang kamar menjadi haknya penuh justru harus membayar selisih biaya kamar, padahal itu bukan tanggung jawab pasien,” tegas Achmad.
Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi filosofi BPJS Kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pendekatan administratif dinilai lebih dominan dibanding pendekatan yang manusiawi.
“Masih ada banyak rumah sakit atau faskes yang belum bekerja sama dengan BPJS. Lalu soal aturan berobat yang harus sesuai faskes, harus prosedur ini itu. Bagaimana perannya dalam mewujudkan layanan kesehatan berkeadilan?” ujarnya.
Achmad berharap agar sistem klaim, persyaratan layanan, serta mekanisme penjaminan BPJS dikaji ulang secara menyeluruh. Ia menilai jangan sampai program BPJS Kesehatan justru menguntungkan rumah sakit “nakal”, penyedia farmasi, atau oknum tertentu, sementara rakyat sebagai peserta justru dirugikan.
“Kalau ingin Indonesia sehat, coba balik logika pelayanannya. Bukan jor-joran menanggung tindakan medis orang sakit. Tapi beri insentif daerah yang mampu mewujudkan kesehatan masyarakatnya. Kalau dokter atau perawat bisa membuat pasien sehat dalam waktu tertentu, beri mereka insentif lebih,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa mewujudkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas merupakan amanat konstitusi serta sesuai dengan Dasa Prasetiya PDI Perjuangan. Karena itu, seluruh kader di semua tingkatan wajib memperjuangkannya.
“Kita ajak semua elemen masyarakat untuk mengawasi dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
