PROBOLINGGO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Probolinggo secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penolakan ini disampaikan sebagai respons atas usulan yang digulirkan oleh Partai Golkar.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam, menegaskan penolakan tersebut dalam pernyataannya pada Rabu (7/1/2026).
Ia menyatakan bahwa kepala daerah harus lahir dari suara rakyat melalui mekanisme pemilihan langsung.
"Kami dengan tegas menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD. Hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat dan kemunduran serius bagi demokrasi di Indonesia," tegas Khairul Anam.
Menurutnya, wacana Pilkada melalui DPRD tidak menjawab persoalan tingginya ongkos politik, bahkan berpotensi merampas hak politik rakyat dan memundurkan demokrasi.
Pilkada langsung dinilai sebagai hasil perjuangan panjang reformasi untuk memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat.
"Demokrasi bukan sekadar prosedur kekuasaan, melainkan perwujudan kehendak rakyat. Ketika hak memilih dicabut, yang tersisa hanyalah transaksi kekuasaan, bukan legitimasi rakyat," ujarnya.
Khairul Anam menilai, mengalihkan hak memilih pemimpin daerah dari rakyat kepada DPRD sama dengan menutup ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan tersebut dinilainya bukan sebagai solusi, melainkan langkah mundur yang berpotensi mengarah pada oligarki politik.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan konsisten menjaga semangat reformasi dan konstitusi dengan mempertahankan Pilkada langsung sebagai instrumen demokrasi. "Pemimpin daerah harus lahir dari suara rakyat, bukan dari ruang-ruang tertutup kepentingan politik," pungkasnya.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menegaskan bahwa hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung tidak boleh dinegosiasikan dalam bentuk apa pun.*
Editor : Redaksi
