SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menyoroti keterlambatan penyelesaian dua proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yakni pembangunan sekolah dan puskesmas. Ia menilai keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek fasilitas publik.
Menurut Akmarawita, keberadaan sekolah dan puskesmas merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah. Keterlambatan proyek, kata dia, tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Sekolah dan puskesmas ini sangat dibutuhkan warga. Kegagalan seperti ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Komisi D DPRD Surabaya pun mendesak Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor serta memperbaiki sistem pengawasan proyek. DPRD menilai penguatan fungsi kontrol mutlak diperlukan agar kasus mangkraknya fasilitas publik akibat kelalaian pelaksana tidak kembali terjadi di masa mendatang.
DPRD menegaskan akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat serta memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (dims)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB
SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…
Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB
SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…
Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB
BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…
Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB
POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…
Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB
SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…
Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB
Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB
SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…