SOLO - Komunitas Adat Saka Dharma Awu Sepuh Karaton Surakarta Hadiningrat menggelar kegiatan pembagian takjil pada Senin (23/2/2026) pukul 17.00 WIB di Kori Kamandungan, kawasan Karaton Surakarta Hadiningrat.
Sebanyak kurang lebih 500 paket takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas dan warga sekitar Keraton. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 lintas trah keturunan raja-raja Surakarta, mulai dari garis keturunan Pakubuwono II hingga Pakubuwono XII.
Kegiatan dipimpin langsung oleh BRM Nugroho Iman Santoso, S.S., selaku Ketua Komunitas Adat Saka Dharma Awu Sepuh Karaton Surakarta Hadiningrat, yang merupakan cucu Pakubuwono XI (PB XI) sekaligus putra GPH Notopuro.
Dalam keterangannya, BRM Nugroho Iman Santoso menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus simbol harmonisasi keluarga besar Keraton.
“Alhamdulillah, kegiatan pembagian takjil berjalan lancar. Ini adalah bentuk kebersamaan kami lintas trah serta kepedulian kepada masyarakat. Kami juga ingin menegaskan bahwa kondisi Keraton aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa situasi tersebut juga ditandai dengan dibukanya kembali museum Keraton untuk masyarakat umum.
Tegaskan Kepastian Hukum
Menanggapi dinamika tata kelola dan rencana pembentukan kelembagaan baru di lingkungan Keraton, BRM Nugroho menegaskan pentingnya menjunjung kepastian hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1950 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan yang bertentangan dengan kewenangan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, serta menjadi yurisprudensi yang wajib dihormati seluruh pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Menurutnya, demi menjaga tertib administrasi dan menghindari potensi tumpang tindih kewenangan, pelaksanaan tugas pengembangan serta pengelolaan dana hibah hendaknya dilakukan melalui atau terkoordinasi secara formal dengan lembaga yang telah ada dan sah secara hukum di lingkungan Keraton.
Dukung Audit dan Transparansi
BRM Nugroho Iman Santoso juga menyatakan dukungannya terhadap langkah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang disampaikan oleh KGPH Tedjowulan kepada Ketua BPK RI.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa KGPH Tedjowulan telah menerima Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang penunjukan dirinya sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.
“Kami mendukung audit sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Ini penting demi menjaga marwah Keraton sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional,” tegasnya.
Pesan Persatuan Lintas Trah
Di akhir pernyataannya, BRM Nugroho menitipkan pesan kepada para pemangku kebijakan di lingkungan Keraton agar merangkul seluruh trah keturunan raja-raja Surakarta, mulai dari garis Pakubuwono II hingga Pakubuwono XIII, serta menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan dan keperuntukan dana.
Kegiatan pembagian takjil ini berlangsung tertib dan penuh antusiasme, menjadi simbol bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat tetap berdiri sebagai pusat budaya yang terbuka, aman, serta berkomitmen pada kepastian hukum dan tata kelola yang baik. (*)
Editor : Redaksi
