PROBOLINGGO — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Probolinggo menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur yang meminta Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menjadikan Nahdliyin sebagai komoditas politik.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyusul pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”. Pernyataan itu mendapat perhatian dari GP Ansor Jatim karena dinilai perlu dibuktikan melalui sikap dan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan kader Nahdliyin.
Salamul Huda menegaskan bahwa GP Ansor menghormati hak setiap partai politik untuk membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, termasuk warga Nahdlatul Ulama (NU). Namun, kedekatan dengan Nahdliyin, menurutnya, tidak semestinya berhenti pada slogan atau kepentingan politik.
“Kami PC GP Ansor Kota Probolinggo mendukung penuh sikap PW GP Ansor Jawa Timur. Nahdliyin bukan komoditas politik yang bisa didekati hanya ketika membutuhkan dukungan suara,” tegas Salamul Huda Minggu, 6 September 2026.
Menurut Salam, apabila PAN ingin menyebut dirinya sebagai “Partai Anak Nahdliyin”, maka klaim tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam memperlakukan kader muda NU yang selama ini aktif mengabdi kepada masyarakat.
Ia menilai politik seharusnya dibangun dengan penghormatan, kesetaraan dan keberpihakan terhadap masyarakat, bukan sekadar melalui penggunaan identitas kelompok untuk kepentingan elektoral.
“Silakan siapa pun membangun komunikasi dengan Nahdliyin. Tetapi jangan menjadikan identitas Nahdliyin sebagai alat untuk kepentingan politik semata. Kalau memang ingin merangkul, rangkul secara nyata. Hargai kader-kadernya dan jangan hanya datang ketika membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Ia menegaskan, GP Ansor tidak sedang memosisikan diri sebagai pihak yang anti terhadap PAN. Sebaliknya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial agar kebijakan publik tetap berjalan secara adil dan profesional.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap partai politik tertentu. Ini soal bagaimana kekuasaan dan kebijakan negara dijalankan. Kami ingin semuanya berjalan secara profesional dan tidak menjadikan masyarakat, termasuk Nahdliyin, sebagai objek kepentingan politik,” ujar Salam.
Salam menambahkan, warga Nahdliyin memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lainnya. Karena itu, pendekatan politik terhadap Nahdliyin merupakan hal yang sah dalam demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar pendekatan tersebut tidak berubah menjadi upaya mengklaim identitas Nahdliyin untuk kepentingan elektoral.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya disebut saudara ketika membutuhkan suara. Setelah kepentingan politik selesai, kader dan masyarakatnya justru tidak mendapatkan perhatian. Itu yang harus kita hindari bersama,” tegasnya.
Editor : Redaksi
