Bupati Sidoarjo Panggil Pemilik 210 Minimarket yang Tidak Berizin

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

i

BACASAJA.ID - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengingatkan semua pengusaha minimarket di kota delta komitmen memberikan manfaat bagi Pemkab maupun masyarakat.

“Ya, boleh kerja di sini, tetapi ngomong yang baik,” kata dia di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dikutip Kamis (1/4/2021).

Diperbolehkannya membuka usaha itu dalam artian semua persyaratan administrasi perizinannya dilengkapi sebelum gerai dibuka. Dan juga tidak boleh mematikan usaha yang ada di sekitarnya.

"Jangan masuk ke dalam perkampungan. Itu yang akan kami lakukan untuk memproteksi toko-toko kelontong milik warga," imbuh dia.

Politisi berusia 30 tahun itu mengatakan bentuk manfaat yang diminta di antaranya toko swalayan harus menyediakan rak khusus produk-produk UMKM di Sidoarjo.

Selain itu, donasi pembeli dari uang kembalian yang tidak diambil harus disalurkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Sidoarjo atau lembaga sejenis yang dikelola ormas-ormas keagamaan.

"Agar nanti bisa diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti kaum fakir miskin, janda, dan anak yatim," ucap dia.

Terkait maraknya toko-toko swalayan tak berizin yang masih nekat beroperasi, Muhdlor berjanji akan memanggil semua pengusaha tersebut. "Ini harus duduk bersama, karena masalahnya sudah terjadi sejak lama dan belum selesai juga sampai saat ini,” tegas dia.

Dia berjanji akan lebih mengedepankan cara persuasif untuk mengatasi masalah ini. “Kami enggak akan menang-menangan, enggak asal main gasruk (asal tubruk,red) aja. Yang penting jangan masuk-masuk ke kampung,” pungkas Muhdlor. (ads)

Berita Terbaru

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jelang Bertahta, SISKS Pakoe Boewono XIV Jalani Ruwatan, Gusti Moeng Ungkap Maknanya

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 20:52 WIB

SURAKARTA— Rangkaian upacara bertahtanya Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan (SISKS) Pakoe Boewono XIV di Keraton Surakarta Hadiningrat …

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…