_1.jpg)
BACASAJA.ID Pasangan Bupati Trenggalek H.M. Nur Arifin bersama Wakil Bupati mengikuti kegiatan halal bihalal bersama jajaran secara virtual, digedung Smart Center, Selasa (18/5/2021).
Dalam agenda tersebut pasangan bupati termuda ini juga menyampaikan arahan dari beberapa pesan Presiden Joko Widodo kepada jajaran. Diantara pesan yang disampaikan adalah meningkatan kewaspadaan penanganan Pandemi Covid 19.
Mendapatkan arahan langsung dari Presiden, Bupati Arifin selaku kepala daerah langsung membuat beberapa kebijakan baru, seperti yang disampaikan oleh Wakil Bupati Syah Muhamad Natanegara.
Beberapa arahan kebijakan tersebut, positive rate, tingkat BOR dan kematian diminta harus ditekan. Desa diminta untuk melakukan pengetatan "karantina wilayah" dalam bingkai PPKM mikro jika terjadi kasus positif. Serta terus konsisten melakukan penegakan protokol kesehatan disetiap acara sosial masyarakat, mulai pengajian hingga hajatan.
Arahan Presiden lainnya yang disampaikan kepada jajaran, tentang zona oranye dilokasi wisata dengan kebijakan Sabtu-Minggu tempat wisata dilakukan penutupan guna mengurangi kluster wisata. Selain itu di sisi ekonomi, Presiden meminta quartal kedua ekonomi harus tumbuh 7 persen. Artinya sampai Juni nanti pertumbuhan ekonomi harus bisa didorong positif 7 persen.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Syah Natanegara menegaskan untuk segera ada kepastian dalam belanja APBD dan APBDes agar segera terlaksana.
“Fokuskan kepada barang lokal untuk belanja yang sifatnya rutin, dan kegiatan non-lelang geser pelaksanaannya dari penunjukan langsung menjadi padat karya," pesannya.
Dengan begitu ada perputaran uang di tengah-tengah masyarakat dan tentunya menguatkan daya beli masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan penyaluran bansos, diminta unyuk dipercepat. Untuk mendorong dari sektor ekonomi, Pemkab Trenggalek juga melakukan lelang investasi disektor ekonomi primer kita seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Lelang investasi di sektor ini diminta untuk digencarkan.
Mengawali hal ini dengan terselesaikannya Cafe Pelayanan Publik sebagai etalase kemudahan berusaha yang ramah lingkungan. Ditambah pada tahun 2021 adalah masa akhir penerapan Perda 29/2016 tentang penataan toko swalayan berjaringan. Dimana semua toko swalayan berjejaring ini harus berdiri diatas koperasi.
"Pastikan semuanya sudah dimiliki koperasi dan menjual produk lokal didalamnya," ucap wakil bupati yang pernah menjabat anggota DPRD dua kali.
Pencapian Target 100 desa wisata hingga 2024 dimulai 30 desa wisata tahun ini harus segera diadopsi oleh tiap tiap OPD. 1 OPD membina 1 Desa Wisata agar bisa menjadi basis pertumbuhan ekonomi rakyat. Selanjutnya mantan aktivis kepemudaan ini meminta ada review kembali semua aturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, Pajak dan Retribusi daerah guna memaksimalkan potensi PAD kita.
Terakhir juga disinggung mengenai program prioritas seperti Kartu Keluarga Sehat, 5000 pengusaha perempuan, Gertak, Laboratorium Kreatif, 100 Desa Wisata, terwujudnya Kota Hijau, Badan Usaha Milik Petani berupa mandiri pupuk, pencetakan sawah tanpa musim serta pemberian bibit sebagai bentuk investasi emas hijau, lelang ikan secara online, hingga sistem penilaian kinerja berbasis kepuasan masyarakat harus dilaksanakan dan tuntas, termasuk didalamnya infrastruktur dasar dan digital.(j/g)
Editor : Redaksi
