BACASAJA.ID - Kesenjangan (disparitas) ekonomi di beberapa daerah di Jatim diakui Ketua DPRD Jatim, Kusnadi masih terjadi maka itu perlu diatasi bersama antara legeslatif dan eksekutif.
Hal ini disampaikan Kusnadi saat menyampaikan laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, Selasa (28/12/2021).
“Ini menjadi PR bersama yang harus menjadi perhatian, tidak hanya eksekutif tapi juga 120 anggota DPRD Jatim untuk segera bisa diatasi,” ujar Kusnadi.
Menurut Kusnadi, pembangunan di beberapa daerah seperti yang sudah ditetapkan dalam Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan harus disegerakan demi meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Hal ini untuk mengatasi Disparitas Spasial Ekonomi, sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Jawa Timur yang memperhatikan aspek inklusivitas dan berkelanjutan untuk mendorong pemerataan Pertumbuhan Ekonomi,”ungkapnya.
Kusnadi menuturkan, percepatan pembangunan ekonomi di Jatim merupakan bagian Integral dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengingat Provinsi Jatim sendiri merupakan penyumbang APBN terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
“Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dan dunia usaha, penguatan konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat kegiatan ekonomi serta pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemanfaatan potensi kemaritiman,” katanya.
Kusnadi pun menegaskan, demi mempermulus pembangunan ini, jikalau nanti diperlukan regulasi-regulasi baru yang perlu dibahas, pihaknya siap menyelesaikannya.
“Inilah yang saya katakan tadi sebagai agenda-agenda penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” jelasnya.
Dalam penyampaian laporan Kinerja Tahunan Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengakui pula, masih banyak permasalahan yang menimpa provinsi di ujung Timur pulau Jawa ini, termasuk gempuran pandemi COVID-19.
“Alhamdulillah, dua tahun kita melaksanakan tugas masa jabatan 2019-2024, dan dua tahun sudah kita telah melalui masa-masa sulit dan prihatin yaitu masa pandemi COVID-19. Berkat dukungan dan semangat 120 orang yang ada di Indrapura ini dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, walaupun dilaksanakan dengan penuh keprihatinan selama dua tahun terakhir,” terangnya.
Kendati banyak permasalahan, pihaknya, lanjut Kusnadi yakin, tugas dan fungsi DPRD Jatim tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya akan tetap maksimal dalam porsi controlling dan pengawasan sebagai komitmen bersama. Sehingga kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif tetap terjalin erat saling mengisi.
“Kami Pimpinan DPRD sepakat berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Lembaga DPRD khususnya bagi Anggota DPRD Periode 2019-2024,” pungkasnya. (JNR/RG4)
Editor : Redaksi
