Polisi Didesak Usut Tuntas Penyelundupan Pupuk Bersubsidi dari Kabupaten Pamekasan

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi
Ilustrasi

i

BACASAJA.ID - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur mendorong Polda Jatim untuk mengambil alih dan mengusut tuntas penyelundupan pupuk subsidi dari Kabupaten Pamekasan.

Wakabid Hukum dan Ham DPD KNPI Jatim Nur Faizal mengungkapkan, penyelundupan pupuk bersubsidi itu dinilai telah membuat rugi kalangan petani.

“Petani merugi. Mereka sudah berteriak. Tidak boleh dibiarkan terus. Ini harus Polda Jatim yang mengusut,” tegas Nur Faizal, Jum’at (4/2/2022).

Nur Faizal menambahkan, pupuk bersubsidi adalah produk dari pemerintah untuk para petani. Lantaran itu, prosesnya melibatkan banyak pihak.

Namun, kendati melibatkan sederet pihak, masih saja ada oknum yang nakal. Karena itu, polisi wajib untuk mengusut tuntas, termasuk juga kios, distributor, gudang penyanggah dan Petrokimia sendiri sebagai pemilik pupuk ini.

“Mulai sumber pengirim dan tujuan mesti juga ditindak,” tandasnya.

ASN Pamekasan

Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam angkat bicara perihal penyelundupan 9 ton pupuk bersubsisi asal daerahnya yang ditangkap Polres Tuban, beberapa waktu lalu.

Pupuk bersubsidi asal Pamekasan tersebut diselundupkan oleh oknum tertentu ke daerah Tuban untuk diedarkan kepada petani di daerah tersebut.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menegaskan, pihaknya meminta polisi mengusut tuntas kasus yang telah merugikan petani Pamekasan tersebut. Karena hal itu merupakan kejahatan luar biasa di tengah pandemi covid-19.

"Saya akan ikut mendorong, karena ini bagian dari kejahatan yang harus diusut oleh pihak berwajib. Bagi saya, kelangkaan pupuk ini sudah ada jawabannya," kata bupati, Jumat (4/2/2022).

Dia memastikan, kasus tersebut tidak ada keterkaitan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Melainkan kasus itu terjadi antar agen dan distributor yang telah menyalahgunakan kewenangannya.

"Pihak berwajib harus segera memproses, karena ini wujud komitmen dari seluruh distributor yang melanggar kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing distributor dan agen," tandasnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan membela petani, mengingat pupuk merupakan kebutuhan vital petani setiap musim. Sementara, petani telah dibuat bingung lantaran adanya ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. (RG4)

Berita Terbaru

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

AMPG Jatim Jadi Ikon Penggerak, Gelar Diklatda I AMPG Provinsi se-Kabupaten/Kota Pertama di Indonesia

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:06 WIB

SURABAYA – Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Jawa Timur kembali membuat gebrakan dengan menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (…

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Anggota DPRD Surabaya : Sistem Boleh Modern, Tapi Jangan Bikin Warga Makin Ribet

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:03 WIB

SURABAYA – Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 harus menjadi momentum yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Surabaya. Bukan sekadar seremoni, tetapi m…

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Krisis Air Melanda Bojonegoro, PNIB Salurkan 99.999 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 18:01 WIB

BACASAJA.ID — Kemarau panjang hingga krisis air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya mendapatkan b…

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik, Subdit Regident Gelar Evaluasi Kinerja Seluruh Jajaran Secara Daring

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 17:57 WIB

POLDA SULBAR- Komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan oleh Subdit Regident Ditlantas Polda Sulbar. Lewat…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

DPRD Surabaya Minta Pemkot Berani Intervensi Bantuan Pendidikan hingga Desil 5: Jangan Kaku Soal Data!

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:40 WIB

SURABAYA- DPRD Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan klasifikasi desil sebagai satu-satunya batas dalam menentukan warga yang berhak…

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Lulus Kuliah tapi Data di KK Masih SMA, Pemkot Surabaya Imbau Warga Segera Update

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

Jumat, 04 Sep 2026 12:37 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong masyarakat agar memastikan data pendidikan dalam dokumen kependudukan selalu diperbarui. Langkah ini…