PROBOLINGGO - Pentingnya kebijakan anggaran yang harus berpihak pada kepentingan rakyat, menjadi sorotan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo. Hal itulah, yang membuat PC PMII menilai penting melalui sekolah anggaran yang digelar untuk kadernya Minggu, (03/07/2022).
Sekolah anggaran tersebut mengambil tema Transformasi Gerakan PMII Probolinggo: APBD untuk Siapa?", narasumber sekolah didatangkan dari Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Jatim di salah satu sekretariat Kabupaten Probolinggo.
Sekolah Anggaran yang digelar sejak Sabtu Hi gga Senin besok itu, merupakan kegiatan kaderisasi informal dalam jenjang kaderisasi di PMII yang hanya boleh diikuti oleh kader PMII. Peserta dipilih secara selektif dengan beberapa persyaratan tertentu serta telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam kegiatan Pelatihan kader Dasar.
Berdasarkan data APBD tahun 2021, Kabupaten Probolinggo, memiliki anggaran Rp2,54 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah Rp2,33 triliun, belanja daerah Rp2,23 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah Rp205,11 miliar dan pengeluaran Rp27,38 miliar. Bila diperinci, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah tahun ini direncakan Rp241,64 miliar, sumbernya pajak daerah, retribusi daerah dan sumber lain. Sedangkan pendapatan transfer Rp1,99 triliun.
Adapun di sisi belanja, Kabupaten Probolinggo menganggarkan belanja operasional Rp1,56 triliun, diperuntukkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bunga, belanja hibah dan belanja bansos. Belanja pegawai mengambil porsi utama dari total belanja daerah yakni Rp888,56 miliar. Belanja barang dan jasa Rp558,75 miliar, belanja bunga Rp8,52 miliar, belanja hibah Rp93,3 miliar dan bansos Rp10,25 miliar. Belanja modal sendiri direncanakan Rp357,79 miliar.
Rinciannya belanja modal tanah Rp999.600, belanja modal peralatan dan mesin Rp57,48 miliar, belanja modal bangunan dan gedung Rp79,13 miliar, belanja modal jalan, jaringan irigasi Rp212,41 miliar, belanja modal aset tetap Rp8,75 miliar. Belanja tidak terduga Rp11 miliar.
Abdur Razak, Ketua Panitia, mengatakan bahwa Sekolah Anggaran itu bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Namun ia menegaskan bahwa kebijakam anggaran ini persoalan yang serius.
“Tujuannya agar kader-kader PMII mampu melihat secara tajam anggaran di Probolinggo,” tegasnya.
Senada, Ketua PC PMII Probolinggo, Muhammad Zia Ulhaq menekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat itu terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan.
“Termasuk kebijakan anggaran, tentunya harus lebih banyak keberpihakannya pada kepentingan rakyat,” kata Zia. (DRW)
Editor : Redaksi
