SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) tematik. Ia menilai Surabaya sebagai pionir pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah.
Baca juga: Pemkot Surabaya Beri Bantuan BPJS Ketenagakerjaan kepada 15.350 Pengemudi Ojol
"KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Rini Widyantini saat berkunjung ke Surabaya, Kamis (3/7/2025).
Menteri Rini menjelaskan bahwa reformasi birokrasi kini diarahkan pada sejumlah tema prioritas, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai sebagai contoh nyata dalam mengintegrasikan kebijakan tersebut secara konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya mencatatkan skor terbaik di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
"Kami melakukan penilaian beberapa waktu yang lalu, indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk mengorkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," tambahnya.
Menteri Rini mengatakan bahwa kunjungannya ke Surabaya juga bertujuan untuk memberikan arahan terkait sejumlah kebijakan strategis. Mulai dari transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
"Hari ini saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," ungkapnya.
Baca juga: Antusiasme Tinggi, 1.283 Peserta se-Indonesia Ikuti Lomba Baca Puisi Karya Bung Karno
Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan semata, melainkan harus responsif dan segera diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Dan kami punya beberapa program reformasi birokrasi tematik dan tentunya hari ini (kami) akan melihat hasil daripada orkestrasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang sudah dijalankan oleh Pemda Surabaya," ujarnya.
Saat ditanya mengenai fokus kunjungannya di Surabaya, Menteri Rini menyampaikan bahwa selain mendatangi Balai Kota, ia juga meninjau langsung Pasar Pacar Keling dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
"Pertama tentunya untuk yang ke pasar itu (terkait) padat karya. Karena beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya, sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," jelasnya.
Baca juga: Belajar dari Soekarno, Pemuda Jawa Timur Telusuri Jejak Sang Proklamator Lewat Tur Literasi
Menteri Rini juga mengakui keberhasilan MPP Siola dalam memberikan layanan publik yang efisien dan terintegrasi kepada masyarakat. Menurutnya, KemenPAN-RB mendorong seluruh pemerintah daerah agar mengembangkan MPP sebagai pusat layanan publik terpadu.
"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," sebutnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja ke daerah selalu dimanfaatkan untuk memantau langsung kondisi MPP guna memastikan bahwa pembangunan layanan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Tentunya setiap kali kunjungan ke daerah saya pasti akan melihat MPP-nya. Karena untuk memastikan bahwa mal pelayanan publik itu dibangun memang untuk masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan kemudahan," pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi