SURABAYA— DPRD Kota Surabaya menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait penanganan sampah hasil kerja bakti warga yang kerap menumpuk di lingkungan perkampungan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Rabbany Al Yunyfar, menilai persoalan tersebut bukan terletak pada sistem pelaporan, melainkan pada pengelolaan skala prioritas pengangkutan di lapangan.
Rabbany menjelaskan, prosedur pengajuan pengangkutan sampah sebenarnya sudah jelas dan mudah diakses masyarakat. Warga dapat menyampaikan permohonan melalui RT atau RW ke kelurahan yang langsung terhubung dengan DLH. Selain itu, aduan juga bisa disampaikan lewat aplikasi Wargaku yang memungkinkan warga memantau tindak lanjut laporan secara real time.
Baca juga: Perda Disabilitas Masuk Program DPRD, William: Harus Segera Dijalankan
“Untuk pengangkutan atau perantingan sampah, mekanismenya sebenarnya tidak rumit. Bisa lewat RT, RW, kelurahan, atau langsung melalui aplikasi Wargaku,” ujar Rabbany, Rabu (28/1).
Ia menambahkan, aktivitas kerja bakti warga sejatinya telah terdata dalam sistem Surabaya Bergerak. Melalui platform tersebut, lokasi hingga waktu pelaksanaan kerja bakti sudah tercantum, sehingga DLH seharusnya dapat melakukan persiapan dan antisipasi sejak awal.
“Data kerja bakti itu sudah ada, mulai dari lokasi sampai jam pelaksanaannya. Artinya, ini bukan kegiatan yang muncul secara mendadak,” jelasnya.
Baca juga: Fraksi PKB DPRD Surabaya Rombak Struktur untuk Tingkatkan Kinerja
Meski demikian, Komisi C DPRD Surabaya mencatat adanya keterbatasan jumlah personel dan armada pengangkut sampah yang menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut, menurut Rabbany, menuntut DLH untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas, khususnya saat terjadi kerja bakti massal di sejumlah wilayah secara bersamaan.
“Sampah hasil kerja bakti harus menjadi prioritas utama agar tidak terlalu lama menumpuk dan menimbulkan keluhan masyarakat,” tegasnya.
Rabbany menekankan bahwa solusi persoalan ini tidak selalu harus ditempuh dengan menambah armada maupun anggaran. Optimalisasi armada yang telah tersedia, termasuk pengaturan pembagian wilayah yang lebih fleksibel, dinilai lebih efektif dan realistis.
Baca juga: DPRD Surabaya Dorong Perbaikan Data Desil, Seribu Pendaftar Bansos Pendidikan Segera Terakomodasi
“Yang dibutuhkan bukan penambahan armada, tapi pengelolaan prioritas yang lebih baik. Armada bisa saling berbagi tugas antarwilayah supaya pengangkutan bisa dilakukan tepat waktu,” tandasnya.
Komisi C DPRD Surabaya berharap perbaikan pengaturan skala prioritas tersebut dapat membuat pengangkutan sampah pasca kerja bakti berjalan lebih cepat dan tertib. DPRD juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar pelayanan kebersihan kota semakin optimal dan sejalan dengan partisipasi aktif warga. (dims)
Editor : Redaksi