SURABAYA- Belanja infrastruktur pelayanan publik menjadi salah satu perhatian dalam Rancangan APBD (RAPBD) Surabaya 2027. Alokasi yang disiapkan mencapai sekitar Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari RAPBD.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, besarnya alokasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur.
“Ini sebenarnya sinyal bagus bahwa pemerintah kota mempunyai komitmen bersama DPRD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama terkait infrastrukturnya,” kata Eri pada Selasa (29/09/2026).
Menurutnya, belanja infrastruktur tersebut tidak hanya diarahkan untuk pengendalian banjir. Pembangunan juga mencakup transportasi umum, konektivitas, kelancaran mobilitas masyarakat, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Eri menjelaskan, kebutuhan penguatan infrastruktur pengendalian banjir masih cukup besar karena Surabaya memiliki sekitar 30 sistem drainase yang belum sepenuhnya terkoneksi. Kondisi tersebut membuat pembangunan dan penyempurnaan sistem drainase harus terus dilakukan, terlebih menghadapi perubahan kondisi iklim yang berpengaruh terhadap pola dan volume curah hujan.
“30 sistem drainase se-Surabaya ini belum sepenuhnya tuntas dalam artian semuanya terkoneksi. Jadi memang ini selalu ada pembaruan, kemudian juga ada perkembangan terkait perubahan iklim yang membuat kita membutuhkan infrastruktur yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Eri, pemerintah bersama DPRD juga telah melakukan penghitungan terhadap kapasitas tampungan saluran air dan proyeksi debit air hujan. Perhitungan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan model pengendalian banjir di sejumlah kawasan.
Salah satu pembangunan yang disebut Eri berada di kawasan Surabaya Timur. Beban sistem drainase di wilayah Sukolilo yang selama ini banyak bertumpu pada Rumah Pompa Medokan Semampir mulai dibagi dengan pembangunan rumah pompa di Nginden Betani.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan banjir di kawasan Sukolilo dan sekitarnya.
Eri menyebut pembangunan yang sempat terhenti selama sekitar dua tahun tersebut kembali dialokasikan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun.
Selain menyelesaikan persoalan pelayanan publik, Eri menilai belanja infrastruktur juga memiliki fungsi sebagai stimulus ekonomi. Menurutnya, APBD tidak dapat seluruhnya diarahkan untuk belanja sosial karena pemerintah daerah juga perlu memastikan adanya belanja yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita harus memastikan APBD ini tetap harus mengucur ke masyarakat dalam bentuk stimulan-stimulan untuk menggerakkan ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi serta ekspor-impor. Ketika sebagian sektor tersebut menghadapi tantangan akibat kondisi ekonomi global, belanja pemerintah melalui APBD dinilai perlu tetap memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, belanja infrastruktur ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi melalui pembangunan yang berdampak pada mobilitas masyarakat, konektivitas dan aktivitas usaha.
Untuk pembangunan jalan pada 2027, Eri menyebut sejumlah pekerjaan masih akan dilanjutkan. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), penuntasan pelebaran Jalan Wiyung-Menganti, serta pengembangan konektivitas di kawasan barat Surabaya.
Pembangunan juga mulai didorong di wilayah timur, termasuk persiapan pembangunan jalan dan pembebasan lahan dari kawasan Semolowaru hingga Taman Harmoni di Keputih.
“Barat bergerak, timur bergerak, utara bergerak, kemudian selatan juga bergerak. Dan tentu pusat kota yang sudah tertata lebih baik menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga,” ujar Eri.
Eri menyebut target pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2027 berada di angka 5,84 persen. Dengan demikian, alokasi infrastruktur dalam RAPBD 2027 tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah kota bersama DPRD dalam menjaga pelayanan publik sekaligus mendorong pergerakan ekonomi.***
Editor : Redaksi
