Pengungsi Mantan Syiah di Sidoarjo Digelontor 230 Sertifikat Tanah

bacasaja.id
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membagikan sertifikat tanah kepada para pengungsi mantan syiah asal Sampang di Rusunawa Jemundi Sidoarjo, Selasa (2/2/2021).

BACASAJA.ID - Pengungsi mantan syiah asal Sampang yang tinggal di Sidoarjo mendapatkan sebanyak 230 sertifikat tanah oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Ratusan sertifikat tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Rusunawa Jemundo, Selasa (2/2/2021).

230 sertifikat tanah tersebut terletak di dua desa bernama Karanggayam dan Blu'uran, Sampang, Madura. Saat ini kondisinya masih dalam bentuk tanah. Dalam waktu dekat akan dibangun rumah agar segera bisa ditempati para pengungsi tersebut.

Khofifah mengatakan, sertifikat yang diberikan kepada para pengungsi ini melalui proses yang cukup panjang. Peristiwa atau konflik yang terjadi pada tahun 2011 silam membuat para pengungsi harus diungsikan selama 8 tahun hingga mereka kembali ke ajaran Suni atau Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

"Ini proses panjang mulai dari penyiapan KTP mereka, KK, buku nikah, SIM sampai kemudian penyiapan sertifikat. Tentu ini proses yang panjang karena peristiwa tahun 2011, kita berharap bahwa kehidupan masyarakat yang beragam di Indonesia dan di Jatim bisa membangun suasana ketenangan kerukunan dan kedamaian," tutur Khofifah.

Perjuangan jajaran TNI Polri serta para ulama-ulama juga menjadi faktor para pengungsi bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Menurut Khofifah semua berproses bersama membangun kerukunan di antara kehidupan sesama warga.

Khofifah menjelaskan, selama berada di Rusunawa Jemundo, para pengungsi mendapatkan bantuan jatah hidup (jadup) darj Pemprov Jatim sebesar Rp700 ribu. Setelah mendapatkan sertifikat nantinya mereka tak akan mendapatkan bantuan itu lagi.

"Ini yang nanti perlu kita komunikasikan terkait proses transisinya sama pak bupati supaya gak kaget waktu di Jemundo ada jadup kenapa sekarang tidak. Jadi hal teknis akan kita kordinasikan dengan Forkopimda," jelasnya.

Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, tahapan-tahapan para pengungsi untuk bisa kembali ke tempat asal nantinya juga membutuhkan konsolidasi agar bisa diterima dengan baik.

"Pak bupati yang akan melakukan itu. Jadi hak hak sebagai warga negara sudah terpenuhi semua," katanya.

Sementara itu, pemimpin pengungsi, Tajul Muluk bersyukur atas perhatian dari pemerintah terhadap para pengungsi. Ia berharap kelompoknya bisa kembali ke kampung halamannya dan bisa hidup dengan rukun dan damai

"InsyaAllah senang. Kalau bisa nanti ya di lokasi awal, atau terserah di mana yang penting tanggung jawab kami selesai. Tugas kami menghubungkan yang putus dan menghubungkan yang rusak sudah selesai," ucap Tajul.

Sementara mengenai kapan estimasi akan berpindah ke tempat asal, Tajul mengaku masih belum mengetahuinya. Ia berharap ketika sudah kembali sertifikat tanah yang diberikan sudah dalam bentuk rumah dan bisa segera ditinggali.

"Rencana pindah kesana ya tergantung dari pemerintah kalau harus pulang ya disiapkan dulu. Masih menunggu bangunan rumah karena sudah tidak tersisa di sana," katanya.

Tajul dan kelompoknya berencana ketika sudah kembali ke kampung asalnya akan menjadi petani dan bercocok tanam. Selama 8 tahun dia mengungsi di Rusunawa Sidoarjo bersama 81 KK berisi 347 jiwa hanya bisa bekerja secara terbatas.

"Rencananya tetap dikembalikan ke semula tetap seperti dulu. Nanti akan bercocok tanam, bertani di sana," pungkasnya. (Arry/rga)

 

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru