SURABAYA - Angin segar dirasakan oleh pengurus kampung yang berada di 9.107 Rukun Tetangga (RT) , 1.360 Rukun Warga (RW) dan 154 Kelurahan yang tersebar di 31 Kecamatan Se- Kota Surabaya.
Program tersebut masuk dalam rancangan APBD Pemerintah Kota Surabaya 2023 diproyeksikan sebesar Rp 11,2 triliyun yang telah disahkan pada 10 November 2022 bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Dalam beberapa kesempatan Kegiatan Sapa Warga , Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat menyebutkan bahwa kebijakan itu merupakan Langkah Pemerintahan Eri Cahyadi - Armuji untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
"Segenap pengurus kampung tentu bangga dan berbahagian karena disamping mendapatkan insentif yang sangat memadai juga diberikan jaminan ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pelayananan pada warga “, kata Achmad Hidayat.
Dirinya berharap tujuan diberikannya jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk para ketua RT / RW dan LPMK tersebut adalah agar memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas para ketua RT / RW dan LPMK . Seperti membantu pendataan warga tidak mampu hingga usulan pembangunan di kampung.
"Corak pembangunan berbasis partisipasi warga dan berorientasi kerakyatan dapa terlihat jelas dari berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah kota surabaya”, tegas Politisi Muda PDI Perjuangan Kota Surabaya.
Ia juga memaparkan sejarah Sistem Jaminan Nasional yang pada saat itu diprakarsai oleh Presiden Ke 5 Republik Indonesia ibu Prof.Dr. Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) , dimana terdapat Jaminan Hari Tua dan Jaminan kecelakaan Kerja didalamnya.
Kebijakan ini Tentu Nguwongke Uwong yang telah bekerja ikhlas”, imbuhnya. (AHA)
Editor : Redaksi
