SURABAYA - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea megatakan, pihaknya siap mendukung Pemprov Jatim dalam memperkuat sistem ekonomi dan keuangan digital di Jawa Timur dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Demikian disampaikannya, saat Ia berkesempatan menghadiri agenda High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisaai Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (7/5/2024).
“Tentunya Bank Indonesia akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital, salah satunya dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD,” tutur Erwin saat ditemui usai acara.
Dengan digitalisasi khususnya melalui ETPD, lanjut Erwin, perekonomian, layanan publik, tingkat penyerapan, dan tingkat belanja di Jawa Timur maupun nasional akan lebih efisien dan efektif. “Ini merupakan sebuah motor baru yang dapat membuat ekonomi di daerah dan nasional bisa tumbuh lebih cepat dan efisien,” ujar Erwin.
Dukungan yang diberikan oleh BI, Erwin mengatakan, salah satunya yakni dengan mendorong masyarakat agar melakukan pembayaran pajak dapat melalui kanal-kanal digital. Ia pun mengapresiasi aksi pemerintah provinsi pada bulan Ramadan 1445 H terkait dengan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor, agar masyarakat terdorong untuk melakukan pembayaran pajak secara digital.
“Kami sangat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi pada bulan ramadan lalu, terkait dengan insentif pajak kendaraan bermotor. Ada 50 tiket umroh yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak secara digital,” tutur Erwin.
Dalam rapat yang bertajuk ‘Penguatan Komitmen Perluasan ETPD dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Jatim Bangkit Maju Terus’ tersebut, Erwin menambahkan, BI pun mendorong seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk semakin intensif menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam melakukan belanjanya, guna mempercepat tata kelola proses dan penerimaan belanjanya.
“Saya berharap, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada mengenai penggunaan KKPD. Mudah-mudahan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur segera menerbitkan Perkada terkait dengan penggunaan KKPD secara bertahap,” harap Erwin.
Erwin mengatakan, masih ada sekitar lima atau enam pemerintah daerah yang sedang merancang Perkada-nya. Dikatakannya, Ia akan mendorong agar penggunaan KKPD-nya semakin intensif. "Dengan langkah itu, digitalisasi Provinsi Jawa Timur akan semakin baik. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk terus mendorong Jawa Timur bangkit dan terus melaju,” pungkasnya. (Kominfo)
Editor : Redaksi
