JAKARTA- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matriaji dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (12/6/2024). (Foto: RRI NET)
KBRN, Jakarta: Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyoroti kecurangan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satunya adanya praktik jual beli kursi di sekolah.
"Sistem zonasi memang meningkatkan akses dan pemerataan. Yang bermasalah adalah rebutan kursinya," kata Ubaid dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI yang dilansir laman RRI, Kamis (13/6/2024).
Seharusnya, kata dia, pemerintah menjamin semua anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31.
"Karena semua anak mempunyai hak yang sama maka tugas pemerintah menyediakan dan mencarikan sekolah. Sekarang ini kan kebalik, masyarakat yang mencari sekolah," ujarnya.
Upaya masyarakat mencari sekolah, kata dia, berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam Permendikbud itu sistemnya rebutan kursi dan masyarakat mencari sekolah.
"Itu yang menjadi masalah. Karena masyarakat mencari sekolah maka masyarakat rebutan dan sikut-sikutan," ucapnya.
Menurutnya, masyarakat yang mempunyai uang maka melakukan gratifikasi untuk jual beli kursi sekolah. Hal ini harus mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemendikbudristek.
"Semua resources dipakai itu. Yang punya orang dalam maka dipakai juga," katanya.
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengedepankan azas keadilan. Menurutnya, semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat masuk ke sekolah negeri.
"Meskipun program zonasi tidak sempurna, namun harus dipertahankan. Hal ini sebagai bentuk asas moralitas dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Nadiem dalam Temu Komunitas Merdeka Belajar di Jakarta, dikutip Minggu (5/5/2024) lalu. (RRI)
Editor : Redaksi
