JAKARTA- Pemerintah resmi menetapkan tarif baru untuk berbagai layanan keimigrasian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024. Hal itu tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkumham.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Miuldi mengatakan pihaknya menyambut baik penyesuaian tarif untuk layanan keimigrasian. Hal ini tentu memberikan keleluasaan kepada masyarakat, dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing pemohon.
"Selanjutnya, kami berkomitmen untuk mengiringi penyesuaian tarif ini dengan melakukan perbaikan yang signifikan. Khususnya dalam pelayanan keimigrasian di unit pelayanan kami," ujarnya, Senin (28/10/2024).
Subki merinci, tarif terbaru untuk paspor biasa nonelektronik adalah Rp350.000 dengan masa berlaku lima tahun dan Rp650.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Sementara itu, paspor elektronik (E-Paspor) dikenakan biaya Rp650.000 untuk lima tahun dan Rp950.000 untuk 10 tahun.
Selain itu, lanjutnya, layanan percepatan juga memungkinkan penerbitan paspor selesai dihari yang sama dengan biaya tambahan sebesar Rp1.000.000.Peraturan ini juga mengatur biaya beban atau denda bagi pemegang paspor yang hilang atau rusak.
"Denda paspor yang hilang ditetapkan sebesar Rp1.000.000 dan Rp500.000 untuk paspor yang rusak. Dalam situasi tertentu seperti keadaan kahar (kondisi di luar kendali manusia, Red) pemohon dapat mengajukan pembebasan denda sesuai kebijakan yang berlaku," ucapnya.
Penyesuaian tarif juga berlaku untuk SPLP, yang sekarang dipatok sebesar Rp100.000 untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Rp150.000 untuk orang asing. SPLP ini diperlukan dalam situasi darurat yang memerlukan dokumen pengganti paspor. (RRI)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB
POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…
Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB
JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …
Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB
JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …
Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB
SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…
Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB
SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…
Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB
MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…
Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB
SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…
Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB
Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…
Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB
POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…
Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB
Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB
POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…