SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem Satu Data untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada informasi yang akurat. Sebab, pengelolaan data yang baik menjadi kunci utama dalam pengambilan sebuah keputusan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat, usai paparan inovasi pejabat struktural di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Sabtu (8/3/2025).
"Kenapa Pak Wali Kota Eri Cahyadi selalu menekankan pentingnya data? Karena data ini kan alat atau instrumen untuk membuat keputusan. Kalau datanya salah, tentu keputusan yang diambil akan salah," ujar Irvan.
Irvan mengungkapkan bahwa saat ini Bappedalitbang bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya tengah fokus mewujudkan Data Center, yang akan menjadi basis data komprehensif mencakup berbagai sektor. Seperti di antaranya data terkait pendidikan, kesehatan, stunting, kemiskinan, hingga utilitas dasar kota.
"Sehingga ketika kita merumuskan prioritas pembangunan, termasuk target-target pembangunan itu berdasarkan data," paparnya.
Misalnya, Irvan mencontohkan salah satunya terkait terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya. Dimana saat ini IPM Surabaya mengalami kenaikan di kisaran 0,71-1 poin, meskipun intervensi di sektor pendidikan telah dilakukan secara masif.
"Ini tentu ada masalah dalam himpunan data yang mungkin belum pas. Bisa jadi ada warga yang sudah lulusan S2 tapi tidak mengupdate pendidikannya, sementara dalam sistem masih tercatat sebagai lulusan SMA. Hal seperti ini yang harus kita proaktif perbaiki," jelasnya.
Untuk itu, Irvan menekankan bahwa pendataan warga, baik KTP Surabaya maupun non-KTP yang tinggal di Surabaya, harus benar-benar valid. Data yang terkumpul nantinya mencakup seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, hingga rekam medis masing-masing warga.
"Misal ketika ada warga di kawasan dengan potensi tinggi kasus TBC, pneumonia, atau penyakit lainnya, kita bisa memetakan dan memberikan treatment yang tepat. Dengan begitu, intervensi di sektor kesehatan maupun pendidikan bisa benar-benar tepat sasaran," katanya.
Irvan mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah memulai upaya pengumpulan data sejak dua tahun terakhir, khususnya terkait kemiskinan. Hal ini yang kemudian berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Pahlawan.
"Kenapa stunting kita terendah dan kemiskinan bisa turun drastis? Itu karena berbasis data. Tapi, data ini perlu terus disempurnakan. Karena itu, kami menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan data, termasuk mencatat warga non-KTP Surabaya yang sudah lama tinggal di kota ini," jelas Irvan.
Ia menyebut bahwa penyelesaian masalah warga non-KTP Surabaya akan dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas melalui program Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Program ini akan menjadi concern Bappedalitbang Surabaya setelah fokus pada penguatan sistem Satu Data.
"Jadi penyelesaian problem kota berbasis pada masyarakat. Setelah Satu Data, concern berikutnya adalah Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Jadi penyelesaian problem kota ini berbasis masyarakat," tambah Irvan.
Sebagai informasi, IPM Kota Surabaya pada tahun 2024 berada di angka 84,69, lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional (75,02) dan Provinsi Jawa Timur (75,35). Bappedalitbang Surabaya menargetkan peningkatan IPM Kota Pahlawan ke angka 86,00 pada tahun 2025 atau 10 besar nasional. (*)
Editor : Redaksi
