Perlinsos Digital Jangkau Lebih dari 1 Juta KK di Surabaya, Data Warga Terus Dimutakhirkan

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Petugas Dinsos Surabaya
Petugas Dinsos Surabaya

i

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala keluarga (KK) di Kota Pahlawan. Seiring dengan luasnya cakupan pendataan tersebut, pemkot terus memperkuat proses pemutakhiran dan verifikasi agar data tersebut sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, ketidaksesuaian data dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil hingga penentuan kelayakan warga penerima bantuan.

"Karena kemarin kita temukan di Manyar, mohon maaf orangnya dari segi struktur rumahnya, kondisi sosial ekonominya memang sangat perlu bantuan. Tapi di situ mereka mempunyai mobil," ujar Eddy, Sabtu (3/10/2026).

Eddy menjelaskan, Pemkot Surabaya menemukan warga yang berdasarkan kondisi rumah dan sosial ekonominya dinilai membutuhkan bantuan, tetapi dalam data kepemilikan kendaraan tercatat memiliki mobil.

Setelah dilakukan pengecekan ke Samsat, kendaraan tersebut ternyata merupakan mobil Alphard. Warga yang bersangkutan kemudian menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai pengemudi dan STNK kendaraan tersebut tercatat atas namanya.

"Ternyata dia mempunyai mobil Alphard. Tapi setelah ditanya dia driver, STNK (pemilik mobil) diatas namakan dia. Makanya kenapa kok seperti itu (tidak layak dapat bansos). Ternyata salah satunya adalah (pemilik mobil) untuk menghindari pajak progresif," kata Eddy.

Eddy menilai, temuan tersebut menunjukkan bahwa data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi proses pemeringkatan desil. Karena itu, data kepemilikan kendaraan menjadi salah satu informasi yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi.

"Karena itu nanti (kepemilikan aset) akhirnya akan berkaitan. Pajak progresif saja akhirnya berkaitan dengan kepemilikan kendaraan, yang akhirnya data itu tidak valid," paparnya.

Karena itu, Eddy mengimbau masyarakat yang kendaraan dalam STNK masih tercatat atas nama orang lain untuk segera melakukan balik nama. Menurutnya, pembaruan administrasi kendaraan turut mendukung akurasi data sosial masyarakat.

"Jadi saya juga sampaikan bagi warga yang mempunyai mobil STNK-nya atas nama orang lain segera dibalik nama," pesan dia.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya tersebut menilai, ketidakakuratan data dapat berdampak pada proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Jadi itu juga membantu orang lain ketika orang lain memang perlu menerima bantuan sosial. Makanya ketika data itu tidak valid dampaknya juga ke mana-mana," katanya.

Eddy menegaskan, ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam mendukung ketepatan sasaran bantuan sosial. Menurutnya, semakin objektif dan terintegrasinya data akan membantu pemerintah menentukan kelayakan penerima bantuan.

"Karena sekali lagi ketika Perlinsos Digital itu nanti diterapkan dan datanya betul-betul objektif, orang sudah tidak tidak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi. Jadi tertib administrasi itu adalah awal daripada bantuan sosial tepat sasaran," terang dia.

Untuk mendukung percepatan Program Perlinsos Digital, Pemkot Surabaya melibatkan sekitar 14 ribu agen. Mereka terdiri dari kepala dinas, camat, lurah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendamping, Ketua RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Proses pendataan melalui agen tersebut telah dilakukan sejak 18 Juni hingga 18 Juli 2026. Dari keseluruhan warga yang didatangi, terdapat 219.000 warga tidak ditemukan dan sekitar 26.000 warga tercatat telah meninggal dunia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, persoalan ketepatan data juga ditemukan ketika pihaknya melakukan pengecekan terhadap warga yang mengajukan layanan perlindungan sosial.

Antiek mencontohkan warga lanjut usia yang berdasarkan data tercatat tidak layak menerima bantuan karena masuk dalam desil 6-10. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, Dinsos membantu warga tersebut mengajukan sanggah. "Sehingga kami melakukan bantu sanggah, karena beliau lansia tidak punya infrastruktur digital," kata Antiek.

Antiek menuturkan, pengajuan sanggah dapat dilakukan dengan melengkapi sejumlah data pendukung, termasuk foto kondisi rumah warga. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem Aplikasi Perlinsos Digital. "Saat itu juga kami bantu dengan mengisi form dan langsung difoto kondisi rumah dan sebagainya. Dalam beberapa menit langsung muncul (data) yang bersangkutan," ungkap dia.

Menurut Antiek, mekanisme digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui status kelayakan secara lebih cepat. Warga yang merasa data belum menggambarkan kondisi sebenarnya juga memiliki ruang untuk mengajukan sanggah. 

"Jadi yang paling dirasakan perubahan secara mendasar ini signifikan sekali adalah informasi yang langsung bisa diterima terkait dengan layanan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran," pungkasnya.

Sebagai diketahui, Program Perlinsos Digital merupakan inisiatif dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Ujicoba program tersebut telah dimulai dari Banyuwangi sebagai pilot project pada tahun 2025. Kemudian ujicoba program diperluas di 43 kabupaten/kota dan dilanjutkan ke 153 kabupaten/kota. Sementara saat ini, program tersebut menyasar 258 kabupaten/kota. Pemerintah pusat menargetkan program ini dapat diterapkan secara nasional pada akhir tahun 2026. (*)

Berita Terbaru

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 15:16 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016–2024 memasuki tahap pen…

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Tahan Staf Anggota DPR RI dari Gerindra 

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:53 WIB

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (…

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Lebih dari Sekadar Patroli, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano Bantu Pengendara di Jalan Poros Mamuju–Kalukku

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:50 WIB

POLDA SULBAR– Memastikan keamanan dan ketertiban berlalu lintas tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Zebra Marano 2026 Polda Sulawesi Barat gencar m…

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Bekali Soal Bahaya Berkendara di Bawah Umur, Satgas Preemtif Ops Zebra Dorong Siswa SMKN Rangas Jadi Pelopor Keselamatan

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:26 WIB

POLDA SULBAR– Guna menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di kalangan generasi muda, Satgas Preemtif Operasi Zebra Marano 2026 dari D…

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Buka Akses Kerja Inklusif, Grand Job Fair Surabaya Digelar 17–19 November 2026

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:46 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas akses kesempatan kerja yang inklusif melalui Grand Job Fair November 2026 yang mulai digelar, Selasa…

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Urgensi Unifikasi Dewan Kehormatan Advokat Berbasis Kepastian Hukum

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:08 WIB

JAKARTA- Urgensi penegakan integritas dan standarisasi profesi hukum kembali disorot tajam menyusul dinamika sistem kelembagaan advokat di Indonesia. Di tengah…

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Polri Jadwalkan Sidang KKEP Terhadap Irjen EHS pada 17 November 2026

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:49 WIB

JAKARTA – Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri …

Zebra Marano, Dari Sekolah Polda Sulbar Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas

Zebra Marano, Dari Sekolah Polda Sulbar Tanamkan Budaya Tertib Berlalu Lintas

Senin, 16 Nov 2026 14:01 WIB

Senin, 16 Nov 2026 14:01 WIB

Polda Sulbar – Memaksimalkan pelaksanaan Operasi Zebra Marano 2026, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat langsung mengambil langkah proaktif dengan m…