Pantau Langsung, Komisi IV DPRD Apresiasi Program Bansos Pemkab Probolinggo untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo saat memantau penyaluran bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Senin, (28/04/2025)
Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo saat memantau penyaluran bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Senin, (28/04/2025)

i

PROBOLINGGO - DPRD Kabupaten Probolinggo melalui Komisi IV memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyalurkan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Program bansos ini menjadi bagian penting dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini menjadi fokus utama pembangunan daerah.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial yang dilaksanakan pada 28–30 April 2025, hadir anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo yakni Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya Kurniasari, dan Gus Nawa.

Kehadiran mereka merupakan wujud dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan bahwa bantuan diterima penuh oleh masyarakat yang benar-benar tergolong miskin ekstrem, tanpa adanya potongan maupun penyimpangan.

“Kami, dari Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo — bersama Mbak Umil, Mas Edi, Mbak Intan, dan Gus Nawa — hadir langsung untuk memastikan bahwa program penanganan kemiskinan ekstrem ini berjalan tepat sasaran,"ujar Cak Dayat, sapaan akrab Arief Hidayat, perwakilan Komisi IV pada Senin ,(28/04/2025).

"Komisi IV ingin memastikan bantuan yang diberikan betul-betul menyasar masyarakat yang paling rentan, bukan hanya mengurangi angka statistik, tetapi benar-benar mengangkat derajat hidup warga yang selama ini termarjinalkan,"tambahnya.

Lebih lanjut, Komisi IV memberikan beberapa catatan kritis untuk menguatkan program tersebut yaitu :

1. Validasi dan verifikasi data penerima harus diperketat dan diperbarui secara berkala.

2. Sistem pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk menghindari adanya penyimpangan distribusi.

3. Evaluasi pasca-penyaluran menjadi penting, untuk menilai efektivitas bantuan terhadap perubahan kondisi hidup penerima.

Selain itu, DPRD Komisi IV terus ingin berkomitmen untuk terus mengawal program-program pengentasan kemiskinan ekstrem ini sebagai prioritas bersama, sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Mohammad Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ, dalam membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. (DRW)

Tag :

Berita Terbaru

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Perkuat Patroli Malam, Komitmen Ditlantas Polda Sulbar Jaga Kamseltibcarlantas Sepenuh Hati

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB

POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Korupsi Pembiayaan Batu Bara Rp38,9 Miliar, Bos PT PPA dan PT Bintang Abadi Sampurna Resmi Tersangka

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB

JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Tepis Klaim Hotman Paris, Mensesneg: Pemeriksaan Febrie Tak Perlu Izin Presiden

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

Senin, 20 Jul 2026 19:52 WIB

JAKARTA- Istana Kepresidenan membantah klaim pemeriksaan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus mendapat izin Presiden terlebih dahulu. Penegasan tersebut…

Sertijab Ka Yanma Polda Sulbar, Kapolda: Jaga Amanah Ini dengan Tanggung Jawab

Sertijab Ka Yanma Polda Sulbar, Kapolda: Jaga Amanah Ini dengan Tanggung Jawab

Senin, 20 Jul 2026 14:53 WIB

Senin, 20 Jul 2026 14:53 WIB

POLDA SULBAR - Upacara serah terima jabatan Ka Yanma Polda Sulbar berlangsung khidmat di Lobi Utama Mapolda Sulbar, Senin (20/7/26). Kegiatan ini dipimpin…