JAKARTA– Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid, menegaskan pentingnya kesiapan Perumnas dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kunjungan ini adalah dalam rangka kita untuk lebih memahami, mendalami dan mengetahui daripada program Perumnas terkait dengan Astacita, khususnya program-program untuk menciptakan perumahan 3 juta, 1 juta di kota dan 2 juta di desa,” kata Nurdin dikutip Minggu (13/7/2025), seperti dilansir dpr.go.id (Parlementaria).
Menurutnya, pembangunan satu juta unit rumah di wilayah perkotaan harus menjadi prioritas utama Perumnas sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut. Komisi VI ingin memastikan sejauh mana kesiapan Perumnas dari sisi lokasi, lahan, serta pendanaan untuk merealisasikan target tersebut.
“1 juta ini tentu merupakan harusnya menjadi prioritas daripada Perumnas sebagai ujung tombak yang bisa merealisasikan harapan Pak Prabowo untuk membangun perumahan 1 juta itu. Itu yang kita ingin tahu, seberapa jauh kesiapan daripada Perumnas, tidak hanya dari sisi lokasi lahan, tapi termasuk pendanaan itu,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Nurdin menyampaikan bahwa sinergi antar lembaga sangat penting, termasuk dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Semen Indonesia (SIG) . Kedua sektor ini disebut sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pembangunan rumah bagi masyarakat.
“BTN itu merupakan supporting utama untuk mewujudkan perumahan 3 juta itu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan target besar, yaitu membangun 3 juta rumah per tahun atau 15 juta rumah dalam lima tahun. Karena itu, kesiapan lembaga pelaksana perlu dikawal secara ketat.
“Pak Prabowo mengharapkan bahwa satu tahun 3 juta itu jangan sampai meleset, 5 tahun 15 juta (rumah). Nah, sekarang kita ingin melihat prioritas dari Perumnas untuk 1 juta, berapa persen kemampuan Perumnas untuk mewujudkan perumahan 3 juta itu,” imbuh Nurdin.
Terkait dengan pembiayaan, ia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema subsidi agar program ini dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.
“Bagaimana pemerintah membangun 3 juta rumah, tapi kemudian harganya bisa dijangkau sehingga bisa meningkatkan taraf hidup, masyarakat bisa hidup layak. Yang tadinya tidak punya rumah kemudian bisa mendapatkan rumah itu tentu dengan melalui skema kredit yang bersubsidi. Dan ini sudah ada skema, skema tersebut yang diciptakan oleh negara,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa kesiapan Perumnas untuk melayani masyarakat secara cepat dan efisien menjadi aspek yang tak kalah penting. Terkait sasaran penerima manfaat program, Nurdin menjelaskan bahwa satu juta rumah di kota diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja swasta, dan buruh yang memiliki pendapatan tetap, namun belum mampu memiliki rumah secara tunai
“Mereka punya kemampuan, tetapi untuk membangun dalam waktu singkat tidak punya kemampuan. Tapi kalau diberi waktu 10 tahun, 20 tahun dengan pendapatan mereka, bisa melakukan pembayaran dengan skema subsidi dari negara,” jelasnya.
Sementara itu, dua juta rumah di desa menyasar masyarakat yang telah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni.
“Yang 2 juta itu di desa adalah orang punya rumah, tapi tidak layak huni. Ini sebetulnya tidak berat, karena kira-kira anggarannya 15–20 juta. Sehingga masyarakat yang tadinya rumahnya bocor-bocor, kalau hujan dia kehujanan, kalau kemudian siangnya kepanasan, nah sekarang dengan adanya program ini, itu akan mengangkat harkat martabat daripada masyarakat di desa,” tutupnya. (dpr)
Editor : Redaksi
