BATAM - Belasan pengurus partai PDI Perjuangan di tingkat PAC, ranting, dan anak ranting Kota Batam mendatangi gedung kantor DPC PDI Perjuangan Batam, Sabtu (13/12).
Mereka membawa umbul-umbul spanduk dan karton bertuliskan tentang tuntutan transparansi dana saksi pada Pemilu lalu. Spanduk dibentangkakan layaknya demonstrasi.
Spanduk bertuliskan " Kami pengurus PAC, ranting dan anak ranting, PDI perjuangan kota Batam mempertanyakan transparani dana saksi yanh dikelolah oleh BSPN Batam".
"Kami minta transparansi, pengurus partai, bu Erna turun saja. Jangan cari uang di partai bu," seru sala seorang kader dilokasi.
Satu persatu ketua ranting partai menyampaikan tuntutan yang sama. Mereka menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana saksi pemilu yang berada di bawah Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).
Aspirasi tersebut disampaikan oleh pengurus ranting dari enam PAC, yakni Sagulung, Sekupang, Bengkong, Batuaji, Sei Beduk, dan Sibeluk. Para pengurus berharap adanya perbaikan tata kelola serta komunikasi internal partai, khususnya yang menyentuh struktur paling bawah.
Ketua Ranting PDIP Sei Pelunggut, Silvester, mengatakan selama ini anak ranting dan ranting sebagai ujung tombak partai di lapangan merasa kurang mendapatkan informasi yang utuh terkait hak dan kewajiban saksi pemilu.
“Yang kami butuhkan sebenarnya kejelasan informasi. Berapa dana yang diterima, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan bagaimana penyalurannya kepada saksi. Informasi itu tidak pernah sampai ke bawah,” ujarnya.
Ia menilai, keterbukaan informasi menjadi penting agar kerja-kerja politik di tingkat akar rumput dapat berjalan dengan baik dan terukur. Terlebih, para saksi telah bekerja penuh selama tahapan pileg dan pilkada.
“Kami di bawah hanya ingin kejelasan. Jangan sampai saksi bekerja seharian penuh, tetapi haknya tidak diterima secara utuh tanpa penjelasan yang jelas,” kata Silvester.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya informasi pemotongan dana saksi yang tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada struktur bawah partai.
“Kalau memang ada pemotongan, seharusnya dijelaskan untuk apa dan digunakan di mana. Dengan begitu, tidak muncul prasangka atau kekecewaan di bawah,” tambahnya.
Ketua PAC Bengkong, Udin Sialoho menyampaikan tuntutan itu didasari buntut dari tidak ada transparansi dari BSPN dan juga keuangan dari APbD dalam hal ini dari Kesbangpol pembinaan partai itu yang sempat dipertanyakam dalam Konfercab PDIP waktu lalu.
Udin mengatakan pada saat konfercab, pengurus KSB tidak merinci LKPJ kepada anak ranting dari PAC sehingga diduga ada rekayasa.
"Setiap selesai pemilu masalah kami selalu terkait dana honor ini terus selesai ada masalah," kata Udin. (Sumber : Tribun Batam)
Editor : Redaksi
