Penundaan Kongres PSSI Tuai Kecaman, Wakil Ketua DPRD Surabaya: Fair Play Tinggal Jargon

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni

i

SURABAYA – Harapan publik agar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan pembenahan pasca kegagalan Timnas U-23 di SEA Games 2026 Thailand kian memudar. Alih-alih menjadikan hasil buruk tersebut sebagai momentum evaluasi, PSSI justru menuai kritik setelah memutuskan menunda Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI di seluruh daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat PSSI tertanggal 10 Desember 2025 yang mencabut rekomendasi pelaksanaan kongres tingkat provinsi, termasuk Kongres PSSI Jawa Timur yang sedianya digelar Januari 2026. Padahal, proses pendaftaran bakal calon ketua PSSI Jatim telah ditutup pada 8 Desember 2025 dan hanya diikuti satu pendaftar, Raja Siahaan.

Keputusan ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, salah satunya Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni. Politisi yang akrab disapa Cak Toni itu menilai langkah PSSI jauh dari semangat fair play yang selama ini digaungkan dunia sepak bola.

“Fair play itu jargon universal sepak bola. Mestinya menjadi spirit semua pihak. Suporter sudah berbenah, klub mulai bertransformasi ke era industri sepak bola,” kata Cak Toni melalui unggahan di media sosial Facebook, Minggu (14/12/2025).

Namun menurutnya, keinginan berbenah hanya akan menjadi angan-angan selama masih ada kelompok yang bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi dan kepentingan pribadi.

“Hanya satu yang tidak berbenah. Siapa? Mungkin mereka yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegasnya.

Cak Toni juga menyindir alasan penundaan kongres yang dinilainya tidak masuk akal. Ia menyebut, setiap figur yang terpilih dalam kongres sejatinya bisa menyesuaikan dengan regulasi terbaru.

“Kalau ada figur yang mau menghidupi organisasi, cara paling gampang menghalanginya ya ditunda. Alasannya pun yang anak SSB usia 9 tahun saja tahu itu halusinasi,” ujarnya dengan nada satir.

Ia bahkan mengingatkan bahwa penundaan tanpa batas waktu berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses regenerasi berjalan lancar.

“Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah demi kepentingan. Apalagi ini tanpa batas waktu. Ini janggal,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, surat PSSI bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi itu memutuskan menunda seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya hingga waktu yang belum ditentukan. PSSI juga akan menetapkan kebijakan sementara bagi asosiasi yang masa baktinya telah berakhir, serta menyeragamkan periode kepengurusan sebagai tindak lanjut Statuta PSSI 2025.

Dalam surat tersebut, PSSI mengemukakan sejumlah alasan penundaan, mulai dari bencana alam di Aceh dan Sumatera, rencana revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), hingga penguatan kerja sama lintas kementerian dan sosialisasi Statuta PSSI Edisi 2025.

Namun alasan-alasan itu dinilai mengada-ada oleh Cak Toni. Menurutnya, penundaan justru mencederai prinsip transparansi dan sportivitas dalam tata kelola sepak bola nasional.

“Mbanyol gak mari-mari,” ujar Cak Toni dengan logat khas Suroboyoan, menyindir alasan PSSI yang dinilainya terus berkelit. (dims)

Berita Terbaru

Cegah 3C dan Balap Liar, URC Polda Sulbar Patroli Malam di Mamuju

Cegah 3C dan Balap Liar, URC Polda Sulbar Patroli Malam di Mamuju

Kamis, 03 Sep 2026 12:32 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 12:32 WIB

MAMUJU – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terus dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Barat. Tim …

Kapolda Sulbar Lepas Kombes Pol Agus Budi Supriyanto: Jabatan Adalah Amanah Pengabdian

Kapolda Sulbar Lepas Kombes Pol Agus Budi Supriyanto: Jabatan Adalah Amanah Pengabdian

Kamis, 03 Sep 2026 08:52 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 08:52 WIB

POLDA SULBAR- Masa pengabdian Kombes Pol Agus Budi Supriyanto, selaku Direktur Pengamanan Obyek Vital (DirPamobvit) Polda Sulawesi Barat resmi berakhir…

PT Java Fortis vs Nany Widjaja: Ahli UNEJ Soroti Beban Pembuktian dan Kerugian Rp83 Miliar

PT Java Fortis vs Nany Widjaja: Ahli UNEJ Soroti Beban Pembuktian dan Kerugian Rp83 Miliar

Kamis, 03 Sep 2026 07:01 WIB

Kamis, 03 Sep 2026 07:01 WIB

SURABAYA — Besarnya nilai kerugian perusahaan belum serta-merta dapat menjadi dasar untuk menyatakan seorang direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam m…

Buka Akses U-Turn Lebih Aman di Wonokromo, Pemkot Surabaya Relokasi 43 Pedagang Pasar Tumpah

Buka Akses U-Turn Lebih Aman di Wonokromo, Pemkot Surabaya Relokasi 43 Pedagang Pasar Tumpah

Rabu, 02 Sep 2026 20:52 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 20:52 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kecamatan Wonokromo merelokasi 43 pedagang pasar tumpah yang selama ini menempati badan jalan dan saluran…

Jaga Keselamatan Berlalu Lintas, Polantas Polda Sulbar Terus Hadir Saat Padatnya Arus Pulang Kerja

Jaga Keselamatan Berlalu Lintas, Polantas Polda Sulbar Terus Hadir Saat Padatnya Arus Pulang Kerja

Rabu, 02 Sep 2026 18:50 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 18:50 WIB

POLDA SULBAR- Keselamatan dan ketertiban di jalan raya terus menjadi prioritas utama Polantas Polda Sulbar, melalui pengaturan lalu lintas pada jam-jam padat…

Peziarah Ampel Resah Diganggu Anjal, Wali Kota Eri Perintahkan Satpol PP Perketat Pengawasan

Peziarah Ampel Resah Diganggu Anjal, Wali Kota Eri Perintahkan Satpol PP Perketat Pengawasan

Rabu, 02 Sep 2026 15:34 WIB

Rabu, 02 Sep 2026 15:34 WIB

SURABAYA- Sejumlah peziarah di kawasan wisata religi Makam Sunan Ampel, Kota Surabaya, mengeluhkan gangguan anak jalanan (anjal) dan pengemis yang meminta…